Surabaya, MercuryFM – Sejumlah persoalan mendasar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025. Yang mencakup aspek pengukuran kinerja, efektivitas pembangunan, hingga kualitas belanja daerah, menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menyampaikan bahwa terdapat persoalan pada sistem pengukuran kinerja, terutama terkait keterukuran indikator dan konsistensi evaluasi. FPDI menyebut adanya perubahan struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 11 di tahun sebelumnya menjadi delapan pada 2025.
“Pertama, dalam aspek sistem pengukuran kinerja, Fraksi PDI Perjuangan mengidentifikasi adanya persoalan mendasar terkait keterukuran indikator dan konsistensi evaluasi,” ujar Erma dalam menyampaikan Pandamgan Umum Fraksi PDIP di rapat Paripurna DPRD Jatim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, yang didampingi Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kamis (09/04/26).
Menurut Erma kondisi tersebut berpotensi mengurangi kesinambungan dan kedalaman evaluasi pembangunan.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh indikator kinerja disusun secara konsisten, terukur, dan didukung oleh ketersediaan data yang valid dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketidaksinkronan antara capaian kinerja makro dengan dampak nyata di masyarakat. Meski pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,33 persen, penurunan angka kemiskinan dinilai belum signifikan karena hanya bergerak dari 9,56 persen menjadi 9,3 persen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata,” ucap Erma.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan lanjut Erma juga mengidentifikasi adanya inefisiensi. Hal ini tercermin dari tidak terserapnya belanja sekitar Rp2,05 triliun dengan tingkat realisasi 93,82 persen. Di sisi lain, pendapatan daerah justru melampaui target dengan capaian Rp29,88 triliun atau 104,65 persen.
Menurut Erma, kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal yang kuat dengan kualitas belanja yang belum optimal, sehingga potensi anggaran belum sepenuhnya dikonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang struktur belanja dengan memperkuat porsi belanja produktif serta meningkatkan ketepatan perencanaan dan kesiapan pelaksanaan program,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan percepatan yang memadai. Tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 9,3 persen dinilai mencerminkan program yang belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok sasaran.
“Keempat, dalam penanggulangan kemiskinan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa capaian yang ada belum menunjukkan percepatan yang memadai,” ujar Erma.
Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, Fraksi PDI Perjuangan kata Erma, juga mencermati bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 75,35 menjadi 76,13 belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal serupa juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan, di mana penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,19 persen menjadi 3,71 persen dinilai belum mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan.
“Di sisi lain, aspek lingkungan hidup juga menjadi perhatian. Meski Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 71,23 menjadi 73,43, capaian tersebut masih berada di bawah target, yang menunjukkan keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan,” jelas Erma
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti berkurangnya cakupan evaluasi pembangunan akibat tidak dimasukkannya sejumlah indikator strategis, seperti reformasi birokrasi, risiko bencana, dan ketimpangan wilayah dalam struktur IKU 2025.
“Kondisi ini berpotensi melemahkan kemampuan evaluasi dalam menangkap dimensi penting pembangunan secara menyeluruh,” tambah Erma.
Selain itu, Erma menyebut, kelemahan dalam integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan juga dinilai masih terjadi. Hal ini dinilainya akan berdampak pada belum optimalnya keterkaitan antara capaian kinerja dan dampak nyata di masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pembangunan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor serta penerapan evaluasi berbasis hasil yang lebih konsisten,” pintanya.
Fraksi PDI Perjuangan lanjut Ketua DPC PDIP Tulungagung ini juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan dinilai tidak hanya ditentukan oleh capaian indikator, melainkan sejauh mana kebijakan itu mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Kami menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpihak secara nyata kepada rakyat, terutama kelompok masyarakat kecil,” pungkas Erma.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menyatakan dapat menerima dan mendukung LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. (ari)
