Surabaya, MercuryFM – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tengah mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026. Forum tertinggi organisasi tersebut tidak hanya membahas pergantian kepengurusan serta penyempurnaan AD/ART, tetapi juga penguatan arah program kerja yang selaras dengan percepatan Asta Cita pemerintah.
Ketua Departemen Komunikasi, Informasi dan Media DPP LDII, Ludhy Cahyana, menyampaikan Munas menjadi momentum strategis untuk mempertegas kontribusi LDII sebagai organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, LDII memiliki delapan program pengabdian untuk bangsa yang menjadi fokus gerakan organisasi, yakni bidang kebangsaan, dakwah, pendidikan umum, ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup, ekonomi syariah, kesehatan berbasis herbal, teknologi informasi termasuk pengembangan AI, serta energi baru terbarukan.
“Intinya Munas nanti adalah bagaimana LDII bisa membantu percepatan program pemerintah. Kami ingin delapan bidang pengabdian ini semakin terakselerasi dan memberi dampak nyata,” ujarnya saat konferensi pers dalam lawatannya ke kantor LDII Surabaya pada Sabtu (28/02/2026).
Ia mencontohkan, di bidang energi baru terbarukan, sejumlah pondok pesantren LDII telah memanfaatkan panel surya bahkan mampu menekan konsumsi listrik hingga sekitar 70 persen. Program tersebut telah dirintis sejak 2018 dan terus diperluas.
Di bidang kebangsaan, LDII juga menggandeng Kejaksaan, Polri, Kementerian Agama, dan MUI untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada para santri dan calon mubalig sebelum diterjunkan ke masyarakat.
Selain membahas program internal, isu nasional turut menjadi perhatian, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). LDII menyatakan dukungan terhadap program tersebut karena dinilai memiliki tujuan strategis dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting.
“Secara prinsip kami mendukung MBG karena cita-citanya sangat baik. Tanpa gizi yang cukup, Indonesia Emas 2045 sulit terwujud,” kata Ludhy.
Meski demikian, LDII menilai pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam tata kelola, pengawasan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Evaluasi dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Ia menilai pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan MBG memiliki dampak ekonomi, seperti meningkatnya penyerapan hasil pertanian dan peternakan. Namun aspek administrasi dan distribusi tetap harus diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD LDII Surabaya, Nur Kholis, menyampaikan pihaknya akan membawa sejumlah aspirasi dalam Munas mendatang. Di antaranya pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, isu kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama guna menciptakan generasi unggul dan bebas stunting.
“Kesehatan masyarakat sangat penting agar lahir generasi emas yang kuat dan unggul,” ujarnya.
Melalui Munas 2026, LDII berharap sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah semakin solid, sehingga program-program strategis nasional, termasuk peningkatan gizi dan pembangunan berkelanjutan, dapat berjalan optimal menuju Indonesia Emas 2045. (lam)
