Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Provinsi Jatim diminta untuk tidak menjadi penghambat pembangunan diKota Surabaya, khususnya terkait pelepasan aset untuk pelebaran jalan yang dibutuhkan masyarakat.
Seperti kawasan Jalan Raya Pandugo yang agak terhambat pelebaran jalan dikawasan tersebit karena lahan Pemprov Jatim yang belum dilepas sampai saat ini.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengatakan, dari keluhan masyarakat ke dirinya, ada sebidang tanah seluas 10 x 50 meter di Jalan Raya Pandugo, Surabaya, yang saat ini belum bisa di bebaskan karena milik Pemprov Jatim sehingga menghambat pelebaran jalan di kawasan Pandugo.
Freddy menyebut tarik ulur antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terkait status aset tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan penyelesaian. Posisi lahan berada di tengah jalur yang direncanakan untuk pelebaran jalan.
“Kalau untuk fasilitas jalan dan keselamatan publik, mestinya bisa dicarikan solusi bersama. Jangan sampai kepentingan masyarakat terhambat karena persoalan aset,” ujar Freddy Poernomo.
“Apalagi lahan tersebut cukup vital. Ini demi kepentingan umum seharusnya lebih bijaklah Pemprov. Imbas belum bebasnya lahan itu pelebaran jalan terhambat. Yang dirugikan ya masyarakat,” lanjutnya
Disampaikan politisi senior Partai Golkar, pelepasan aset antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya sebenarnya menjadi urusan kecil. Asalkan tidak saling mengedepankan ego.
“Saya berharap Pemprov tidak mengedepanksn egonya. Ingat ini juga demi kepentingsn masyarakat. Data yang ada akibat pelebaran jalan yang belum rampung, akibat ada lahan Pemprov. Sering terjadi kecelakan diwilayah tersebut,” jelas Freddy. (ari)
