Surabaya, MercuryFM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, membeberkan perkembangan terbaru Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga kini masih menyisakan ratusan ribu kepala keluarga (KK) belum terkonfirmasi. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menyebut, jumlah KK yang belum ditemukan terus mengalami penurunan signifikan setelah dilakukan koordinasi intensif bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
“Saya di 12 titik reses bicara DTSEN. Kami menjumpai kendala DTSEN banyak angka yang awalnya 250.185 KK yang tidak ditemukan, ketika Kadispendukcapil koordinasi dengan kami lalu tindak lanjut 20 Januari turun angkanya 197.594 lalu saat ini 181.867 maka turun 15 ribu sekian,” kata Cak Yebe.
Menurutnya, jika dihitung rata-rata, setiap hari ada sekitar 524 KK yang berhasil ditemukan dan terverifikasi. Proses tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang turun langsung sebagai petugas survei lapangan.
“Kalau dihitung setiap hari ditemukan 524 KK baru. Yang menarik, metode survei kita melibatkan ASN, luar biasa yang dilakukan. Kalau yang disuruh survei ASN tidak punya skill surveyor lalu dikasih pembekalan sehari dapat sekian banyak,” tuturnya.
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menjelaskan, kendala terbesar dalam pendataan berasal dari mobilitas penduduk yang tinggi, baik lintas kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan, hingga perpindahan ke luar kota yang belum terkonfirmasi. Selain itu, terdapat penolakan survei di sejumlah kawasan perumahan menengah ke atas dan apartemen.
“Problemnya banyak dari 181.867 KK yang belum ditemukan sekarang yang terbanyak terjadi migrasi lintas kelurahan dalam kecamatan, antar kecamatan atau luar kota yang tidak terkonfirm. Ada juga yang menolak survei di wilayah klaster premium dan apartemen,” ucapnya.
Ia menambahkan, warga yang tidak terkonfirmasi dalam DTSEN berpotensi mengalami penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memicu respons validasi.
“Ketika tidak terkonfirm dalam DTSEN, NIK akan ditertibkan sementara agar ada respons ke yang tidak terkonfirm,” katanya.
Dalam kegiatan resesnya, Cak Yebe juga menemukan bahwa mayoritas ketua RT dan RW belum memahami secara utuh program DTSEN. Karena itu, ia mendorong Pemkot Surabaya segera menerbitkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh ketua RT dan RW agar informasi tersampaikan secara masif kepada warga.
“Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 ketua RT di Surabaya ini, maka itu akan menjadi dahsyat. Mereka akan menyampaikan kepada warganya, coba dicek apakah sudah masuk dalam DTSEN apa belum,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan laman cekin.surabaya.go.id guna memastikan status pendataan masing-masing. Targetnya, validasi terhadap 1.026.192 KK di Surabaya dapat tuntas sebelum 31 Maret, dengan jumlah data yang tidak ditemukan ditekan seminimal mungkin.
Cak Yebe optimistis percepatan validasi akan tercapai jika seluruh elemen bergerak bersama dan warga aktif melakukan pengecekan mandiri.
“Insyaallah sebelum 31 Maret ini bisa selesai. Kalau RT dan RW menyampaikan ke warganya seperti dulu saat DPT Online pemilu, warga akan lebih cepat menggunakan aplikasi untuk memastikan dirinya sudah masuk DTSEN atau belum,” pungkasnya. (lam)
