Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera melakukan langkah konkret guna mengantisipasi kemacetan parah yang rutin terjadi di Pulau Madura. Apalagi menjelang arus mudik balik lebaran mendatang.
Menurut Harisandi Savari anggota Komisi D DPRd Jatim, ini perlu dilakukan karena antusias masyarakag untuk mudik ke Madura saat lebaran. Sehingga ini harus diantisipasi agar kemacetan visa di urai di madura dalam arus lebaran saat ini.
Karenanya Harisan menekankan pentingnya sinergi lintas instansi agar pergerakan pemudik yang menuju empat kabupaten di Madura tidak terjebak dalam kepadatan yang melelahkan. Harisandi berharap ada pemetaan titik-titik krusial yang harus mendapatkan penanganan khusus.
“Harapannya ada titik-titik yang bisa ditangani secara efektif ya. Dinas Perhubungan harus bergandengan tangan dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas di lapangan,” ucapnya.
Dijelaskan Harisandi, simpul kemacetan di Madura masih didominasi oleh keberadaan pasar tumpah yang berada di sepanjang jalur poros utama. Lokasi-lokasi tersebut selama ini menjadi momok bagi pengendara karena aktivitas perdagangan yang meluber hingga ke badan jalan.
“Beberapa titik rawan yang wajib menjadi prioritas petugas, terutama di titik-titik pasar yang seringkali membuat kemacetan. Mulai dari Pasar Tanah Merah (Bangkalan), Blega, hingga Patamon (Sampang). Selain itu, di wilayah Telanakan (Pamekasan) juga perlu perhatian serupa,” terangnya.
Politisi PKS yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Madura ini menyatakan penanganan pasar tumpah membutuhkan strategi khusus agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, Srhingga ekonomi pasar jslsn dan arus lalu lintas tepa memgalor tidak terhambt.
“Dishub Jatim harus menurunkan personel yang cukup serta menyiapkan rekayasa lalu lintas yang matang. Jangan sampai penumpukan kendaraan dibiarkan tanpa solusi yang jelas, karena kenyamanan pemudik harus diutamakan,” pungkas Harisandi.
Seperti diketahui, Jalur nasional sepanjang lebih dari 300 km merupakan urat nadi tunggal yang mengintegrasikan ekonomi empat kabupaten di Madura, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep.
Namun, beban kendaraan yang tidak merata menjadi persoalan utama, di mana Lintas Selatan menjadi tumpuan beban paling berat karena menghubungkan pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi.
Sementara itu, jalur lintas utara yang secara geografis lebih lancar, belum bisa menjadi solusi alternatif yang optimal bagi kendaraan besar maupun pemudik akibat kontur jalan yang lebih sempit dan minimnya fasilitas pendukung jalan.
Kondisi kemantapan pada struktur aspal di Madura ternyata tidak cukup untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas, karena adanya fenomena penyempitan arus atau bottleneck yang kronis di titik-titik tertentu.
Kemacetan di Madura bukan disebabkan oleh kerusakan jalan secara fisik, melainkan oleh faktor sosiologis di area pasar tumpah seperti Pasar Tanah Merah, Blega, dan Patamon.
Aktivitas perdagangan yang meluber hingga ke bahu jalan serta parkir liar membuat kapasitas jalan nasional menyusut drastis, yang pada akhirnya menciptakan antrean kendaraan hingga berjam-jam, terutama pada hari pasar dan musim mudik.
Kondisi titik-titik rawan seperti Blega dan Telanakan menunjukkan perlunya intervensi teknis yang lebih dari sekadar pengamanan lalu lintas. (ari)
