Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus membuat terobosan dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait zonasi yang sering di lontarkan masyarakat.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono usai menggelar reses DPRD Jatim di wilayah Baratajaya Kecamatan Gubeng, Kamis (12/02/26) malam.
Menurut Blegur, persoalan zonasi ini persoalan kalsik yang sering diadukan warga sampai saat ini. Pasalnya saat ini sebaran sekolah Negeri khususnya SMA/SMK belum merata disetiap Kecamatan di Jatim umumnya, khususnya di Surabaya.
Ironisnya sampai saat ini pun belum ada tindakan kongkrit pemerintah propinsi yang mengelola sekolah SMA/SMK negeri di jatim. Termasuk di Kota Surabaya ini.
“Jadi masalah pendidikan, khususnya di Surabaya ini hal yang klasik. Dari tahun ke tahun permasalahannya adalah zonasi pemenuhan sekolah untuk tiap-tiap kecamatan. Sehingga mereka yang kecamatannya tidak ada sekolah kalah bersaing ketika sistem zonasi ini,” ujar Blegur.
“Nah, maka harus ada tindakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota untuk memikirkan tentang zonasi ini,” lanjutnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan dengan kondisi semacam ini perlu ada trobosan-troboson dari Pemprov khususnya Dinas Pendidikan Jatim untuk mengatasi persoalan ini. Keterbatasan lahan jangan menjadi alasan yng selalu dilontarkan bila ini di tanyakan.
“Nah, kalau pendidikan bisa merata, bisa maksimal, maka akan dipastikan kualitas pendidikan dan kemampuan SDM generasi ke depan ini lebih baik. Memang harus dipersiapkan,” ujarnya.
Ini lanjutnya juga penting untuk kesiapan menghadapi kompetisi sumber daya manusia di masa depan, termasuk dalam konteks posisi strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara sebagai penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Apalagi Jawa Timur mempersiapkan dengan adanya IKN. IKN dipredikasi tahun depan atau dua tahun lagi beroperasi. Maka kesiapan SDM di Jatim juga harus ada. Agar nanti kita tidak menjadi penonton disaat IKN sudah beroperasi. Dan kita siap seperti slogan Gubernur Khofifah Jatim Gerbang Baru Nusantara,” jelasnya.
Kata Blegur, posisi strategis Jawa Timur sangat memungkinkan untuk menarik investasi guna mendukung operasional IKN. Masuknya investasi, akan membuka lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi pengangguran serta angka kemiskinan.
“Kalau orang sudah investasi di Jawa Timur untuk mensupport IKN, otomatis ini akan membuka lapangan pekerjaan. Maka kita harus siapkan SDM yang mumpuni,” katanya.
Untuk itu, Blegur kembali mengingatkan bahwa fondasi pendidikan harus diperkuat agar masyarakat Jawa Timur mampu bersaing.
“Kalau basicnya tidak kuat, yaitu pendidikan, masyarakat kita (Jawa Timur) akan kalah bersaing dengan masyarakat lain. Dan saya yakin Gubernur Khofifah tidak ingin kita kalah bersaing nantinya,” tegasnya. (ari)
