Probolinggo, MercuryFM – Lemahnya pembangunan dan pengelolaan sungai yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim menjadi sorotan anggota DPRD Jatim dari . Fraksi PKB Multazamudz Dzikri. Pasalnya akibat lemahnya persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab utama banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan.
Persoalan banjir inilah yang menurutnya selalu di laporkan warga saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) nya Pasuruan – Probolinggo. Seperti saat ini disaat digelar, kembali persoalan banjir akibat tidak maksimalnya Pemprov dalam normalisasi sungai yang menjadi wewenangnya, membuat banjir kembali terjadi.
Bahkan, jumlah titik banjir yang dilaporkan warga dikawasan Pasuruan – Probolinggo terus bertambah.
“Musim penghujan kali ini bahkan terdapat titik lokasi banjir baru. Artinya yang biasanya tidak banjir malah banjir,” ujarnya, disela menggelar reses di Kabupaten Probolinggo, Rabu (11/02/26).
Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang terdampak banjir, seperti Kecamatan Nguling di Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Tiris di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, beberapa kecamatan lain juga mengalami kondisi serupa.
Multazam menegaskan Pemprov Jatim tidak boleh main-main dalam menangani persoalan banjir. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan secara serius melalui perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan drainase dan normalisasi sungai, agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
“Secara data, sungai penyebab banjir merupakan sungai kewenangan provinsi. Saya minta kepada Gubernur untuk lebih peduli terhadap persoalan warga, lebih mendengar keluh kesah warga, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada,” tegasnya.
Selain persoalan banji Sekretaris DPW PKB Jatim ini juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Jatim. Dirinya menyebut, banyak jalan rusak yang membahayakan keselamatan warga dan telah menimbulkan korban kecelakaan.
“Persoalan jalan ini sangat mengganggu, terutama terhadap keselamatan warga. Di samping itu juga mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Menurut Multazam, Pemprov Jatim harus memberikan atensi lebih pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Ia mendorong adanya sinergi antara Gubernur dengan kepala daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan jalan rusak.
“Setidaknya Gubernur bisa bersinergi dengan kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan jalan rusak,” ujarnya.
Ia juga menilai desa tidak lagi bisa sepenuhnya diandalkan untuk pembangunan atau perbaikan jalan, mengingat anggaran Dana Desa saat ini banyak terpotong untuk program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih.
“Hal ini semakin menegaskan perlunya peran aktif pemerintah provinsi dalam menangani persoalan infrastruktur dasar di Jatim,” pungkasnya. (ari)
