Mojokerto, MercuryFM – Kesejahteraan guru TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin) dan kesejahteraan buruh menjadi persoalan yang banyak disampaikan masyarakat dalam reses yang digelar anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang – Mojokerto di Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/02/26).
Dalam reses yang juga dihadiri ketua DPW PKB Jatim yang juga anggota DPRRI Halim Iskandar dan Eka Septya Juniarti anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Fraksi PKB, Masyarakat berharap agar kenaikan insentif yang telah direncanakan di tahun 2026 dapat terealisasi secara merata dan tepat waktu.
“Guru TPQ dan Madin adalah garda terdepan dalam menjaga moral generasi bangsa. Kami di DPRD Jatim terus mendorong agar skema bantuan insentif tidak hanya soal angka, tapi juga kemudahan akses administrasinya,” ujar Gus Atho sapaan akrab Ahmad Athoillah usai reses yang berlangsung gayeng tersebut.
Selain itu, mengingat banyaknya warga Pohjejer yang bekerja sebagai buruh pabrik, Gus Atho menyoroti pentingnya perlindungan hak pekerja dan sinkronisasi upah yang layak di tengah dinamika ekonomi awal tahun 2026.
“Perlindungan hak pekerja (buruh) harus benar-benar diwujudkan. Apalagi ditengah kondisi ekonomi saat ini. Makanya saya akan serius memperhatikan perlindungan hak buruh,” tegas anggota Fraksi PKB DPRD Jatim ini.
Dalam reses yang wilayah lereng gunung ini masyarakat juga menyampaikan keluhkan persoalan infrastruktur. Dimana infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Gondang, khususnya akses penghubung antar desa yang mulai mengalami kerusakan akibat curah hujan tinggi. Serta kondisi lalu lintas kendaraan berat yang sering melintas.
Terkait soal pertanian, para petani di Pohjejer, didepan anggota Komisi C ini, meminta adanya stabilitas harga pupuk dan kepastian stok pupuk bersubsidi menjelang musim tanam. Serta meminta adanya modernisasi alat pertanian. Dimana mereka berharal adanya bantuan alat mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan efisiensi hasil panen.
Menanggapi hal itu, Gus Atho berjanji akan membawa seluruh catatan reses ini ke dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Dirinya berkomitmen agar kebijakan yang diambil pemerintah provinsi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa.
“Reses bukan sekadar seremonial, ini adalah momentum ‘belanja masalah’ agar anggaran negara kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata,” pungkas politisi muda PKB yang juga Sekertaris Dewan Syuro PKB Jatim.(ari)
