Surabaya, MercuryFM – Persoalan sistem zonasi sekolah, penyebaran sekolah negeri yang belum merata hingga kasus penahanan ijazah siswa menjadi keluhan warga yang disampaikan, saat reses DPRD Jatim Rasiyo dikawasan Kecamatan Tegalsari Surabaya, Selasa (10/02/26) malam.
Seperti yang disampaikan salah satu warga dalam reses yang digelar di Balai RW 6, Jalan Cempaka Nomor 25, yang mempermasalahkan belum meratanya akses sekolah sehingga anak mereka gagal dalam zonasi karena tempat yang jauh dari titik sekolah.
“Memang biasanya yang dipermasalahkan oleh warga ya kurangnya sekolah negeri. Tetapi, mendirikan sekolah negeri itu juga enggak gampang,” ujar Rasiyo yang dikonfirmasi usai reses berlangsung.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menjelaskan, kendala utama pendirian SMA/SMK negeri baru di Surabaya terletak pada ketersediaan lahan. Selain itu, terdapat persoalan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyebut pengelolaan SMA/SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara aset tanah berada di bawah Pemerintah Kota.
“Tanahnya kan ada di kota. Yang punya tanah itu bupati atau wali kota. Nah itu harus koordinasi yang baik. Di Surabaya misalkan, mencari tanah dua hektare juga tidak semudah membalik telapak tangan,” jelas mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut.
Selain persoalan infrastruktur sekolah, politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti belum adanya kepastian petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran mendatang.
Ia meminta kementerian terkait segera menerbitkan aturan tersebut agar masyarakat memiliki kepastian.
“Sistem untuk penerimaan murid baru segera diturunkan agar wali murid itu menyiapkan diri. Apakah TKA itu digunakan? Apakah zonasi juga dipakai lagi? Sehingga kalau hal-hal ini disampaikan lebih awal, wali murid akan mempersiapkan diri,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, salah satu warga juga mengadukan nasib anaknya yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena belum mampu melunasi biaya administrasi.
Menanggapi hal itu, Rasiyo merespons dengan tegas dan berjanji akan melakukan pengecekan langsung.
“Ya, dilaporkan ke tim, nanti saya cek. Kalau sekolah negri kita bisa langsung intervensi. Kalau sekolah swasta nanti kita cari jalan keluarnya,” pungkas Rasiyo. (ari)
