Surabaya, MercuryFM – Sejumlah pengusaha angkutan pelayaran mengeluhkan tingginya biaya operasional di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar. Salah satunya PT Dharma Lautan Utama (DLU), yang menilai pelemahan rupiah semakin memberatkan beban usaha sektor pelayaran.
Direktur Utama PT DLU, Erwin H Poedjono mengatakan, sekitar 80 persen komponen biaya operasional perusahaan mengikuti kurs dolar AS, mulai dari pengadaan suku cadang, perawatan kapal, docking, hingga pemenuhan standar keselamatan.
“Per hari ini, kurs dolar sudah menyentuh Rp16.806 per dolar AS. Kondisi ini sangat memengaruhi struktur biaya kami,” ujar Erwin, Senin (2/2/2026).
Meski demikian, Erwin menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan, khususnya aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang sesuai standar Undang-Undang Pelayaran serta aturan internasional SOLAS.
“Standar keselamatan tidak bisa dikurangi. Konsekuensinya, komponen biaya menjadi fixed cost. Saat dolar naik, beban itu langsung melonjak, termasuk biaya SDM,” jelasnya.
Di sisi lain, Erwin juga menyoroti persaingan yang dinilainya tidak seimbang. Operator pelayaran milik pemerintah atau BUMN mendapat subsidi Public Service Obligation (PSO) yang nilainya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat harga tiket, serta dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan armada kapal.
“Dengan kondisi itu, kami sulit bersaing karena mereka bisa menetapkan tarif lebih rendah,” keluhnya.
Karena itu, Erwin mewakili pelaku usaha pelayaran swasta mendesak Kementerian Perhubungan segera menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak, antara lain melalui penurunan biaya PNBP, biaya sandar, sertifikasi, hingga pajak.
Selain itu, pihak swasta juga meminta kesempatan yang sama untuk melayani rute keperintisan bersubsidi yang selama ini didominasi BUMN.
Tak hanya itu, Erwin juga menyoroti keterbatasan fasilitas sandar kapal yang menyebabkan antrean panjang dan pemborosan BBM, serta perlunya pengerukan alur pelabuhan akibat pendangkalan yang berisiko pada keselamatan pelayaran.
“Kalau tidak segera dibenahi, ini bisa mengancam keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. (lam)
