Surabaya, MercuryFM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko atau Cak YeBe menilai satu tahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, terutama di sektor hukum, keamanan, dan kebijakan strategis. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak memasuki tahun kedua pemerintahan.
“Sebagai figur yang bergerak di bidang hukum dan pemerintahan, saya mencatat ada beberapa kejadian menonjol yang berpotensi menggoyang stabilitas jika tidak segera dibenahi,” ujar Cak YeBe usai menghadiri acara donor darah di DPC Gerindra Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini mengakui kinerja pelayanan publik Pemkot Surabaya menunjukkan hasil cukup baik. Namun, menurutnya, celah di sektor hukum masih menjadi persoalan besar yang perlu mendapat perhatian serius karena bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah.
“Meski sektor pelayanan publik sudah cukup apik, gap di bidang hukum masih sangat besar,” kata pria pemilik sabuk Dan II Jiu Jitsu tersebut.
Cak YeBe menyebut terdapat sejumlah rapor merah dalam perjalanan pemerintahan Eri–Armuji, khususnya terkait kebijakan hukum serta minimnya pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.
Ia juga menyinggung beberapa program yang sempat memicu polemik, seperti survei DTSEN, penanganan organisasi kemasyarakatan, pembentukan satgas, kampung tematik, hingga pengelolaan aset daerah.
“Beberapa kasus sempat viral dan kontraproduktif di masyarakat. Ini tentu harus menjadi bahan evaluasi,” tuturnya.
Menurut dia, persoalan sengketa tanah, dinamika ormas, dan tata kelola parkir menjadi pemicu utama potensi instabilitas politik di Surabaya. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara cepat, tepat secara regulasi, dan melibatkan masyarakat.
“Masalah-masalah ini harus diselesaikan dengan pendekatan hukum yang benar agar tidak menimbulkan gejolak lanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pola komunikasi Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai kerap tidak melibatkan DPRD sejak awal perencanaan kebijakan. Akibatnya, legislatif baru dilibatkan ketika persoalan sudah muncul di lapangan.
“Kami di legislatif sering kali tidak diajak diskusi di awal. Ketika muncul kendala, baru kemudian melibatkan DPRD dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi,” ujarnya.
Meski demikian, Cak YeBe optimistis Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji memiliki kapasitas untuk melakukan perbaikan ke depan. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga serta peningkatan partisipasi publik dalam setiap kebijakan strategis.
“Saya yakin Eri dan Armuji mampu melakukan perbaikan. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan membawa Surabaya keluar dari bayang-bayang instabilitas hukum dan politik,” pungkasnya.(lam)
