Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak lagi bersifat reaktif semata. Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Ony Setiawan, dalam penanganan ini perlu adanya pendekatan pengembangan struktural dan penguatan kapasitas untuk membangun ketahanan sektor peternakan secara berkelanjutan.
Kata Ony, kebijakan penanganan PMK harus diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, kesejahteraan peternak, serta kemandirian sistem pencegahan dan pengendalian penyakit hewan di Jawa Timur.
Pendekatan jangka panjang dinilai lebih efektif dibandingkan pola darurat yang selama ini diterapkan.
“PMK ini tidak bisa ditangani dengan pola darurat terus-menerus. Harus ada kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang agar peternak kita lebih kuat dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul,” ujar Ony, Selasa (28/01/26).
Salah satu fokus utama yang ditekankan Ony adalah vaksinasi PMK secara berkala. Ia merekomendasikan agar Pemprov Jatim menjadwalkan vaksinasi minimal dua kali dalam setahun, disertai penyusunan standar operasional vaksinasi berbasis zona risiko di seluruh kabupaten dan kota.
“Dukungan anggaran, menurutnya, harus mencakup ketersediaan vaksin, logistik, sistem rantai dingin, serta kecukupan tenaga pelaksana,” ucapnya. (Ari)
