Imam Syafi’i: Kesalahan beasiswa pemuda tangguh ada di regulasi, bukan mahasiswa

Surabaya, MercuryFM – Ribuan mahasiswa Surabaya kini berada di persimpangan. Beasiswa Pemuda Tangguh yang selama ini menjadi penopang biaya kuliah mendadak berubah skema. Bantuan Uang Kuliah Tunggal atau UKT kini dipatok maksimal Rp2,5 juta, membuat banyak mahasiswa harus menanggung selisih biaya di tengah semester berjalan.

Situasi ini memantik kritik keras Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i. Ia menilai mahasiswa tidak layak menjadi pihak yang disalahkan, terlebih setelah Wali Kota menyebut 70 persen penerima beasiswa tidak tepat sasaran.

“Saya kasihan dengan tim seleksi dari Dispendik, Dinsos, dan Disporapar yang disalahkan. Kenapa bukan Wali Kota yang diperiksa? Kenapa dulu bikin Perwali seperti ini?” tegas Imam dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (27/01/2026).

Menurutnya, dalam dua Perwali sebelumnya, beasiswa Pemuda Tangguh memang tidak dibatasi hanya untuk warga miskin, melainkan untuk mahasiswa berprestasi. Karena itu, mahasiswa dari keluarga mampu yang lolos jalur prestasi dinilai tidak bersalah.

“Padahal mahasiswa yang punya Pajero atau anak pejabat itu tidak salah secara aturan lama, karena mereka masuk lewat jalur prestasi,” ujarnya.

Imam mengungkapkan, terdapat sekitar 1.775 mahasiswa dengan UKT di atas Rp2,5 juta. Dengan skema baru, mereka terancam harus mencari tambahan biaya sendiri, bahkan berpotensi mengajukan keringanan ke kampus.

“Jangan sampai mahasiswa atau orang tua harus mengemis-ngemis ke rektorat. Pemkot yang harus melobi kampus-kampus itu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti Perwali Nomor 45 Tahun 2025 yang dinilai dipaksakan berlaku surut, padahal banyak kampus telah menutup masa pembayaran UKT.

“Kita tidak mengenal asas retroaktif kecuali untuk kasus HAM dan terorisme. Kalau mahasiswa sudah menjalankan kewajiban, maka hak mereka juga harus dipenuhi Pemkot sesuai aturan awal,” katanya.

DPRD pun mendesak Pemkot segera menggunakan skema Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan agar beasiswa tetap utuh dan mahasiswa tidak menjadi korban kebijakan.

“Kalau ingin melihat Surabaya 10 sampai 20 tahun ke depan, lihatlah mahasiswa ini. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan hak adik-adik ini,” pungkas Imam. (lam)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist