Surabaya, MercuryFM – Anggota DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menyambut antusias peresmian Sekolah Luar Biasa (SLB)-B Negeri Karya Mulia Surabaya. Kehadiran SLB negeri pertama di Kota Pahlawan ini dinilai menjadi tonggak penting dalam penguatan pendidikan inklusif dan pemenuhan hak belajar anak berkebutuhan khusus.
Menurut Herlina, berdirinya SLB negeri menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh anak. Selama ini, layanan pendidikan khusus di Surabaya masih terbatas dan banyak bergantung pada lembaga swasta atau yayasan.
“Kehadiran SLB negeri pertama di Surabaya merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak belajar anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Herlina, Senin (5/1/2026).
Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai atas terwujudnya SLB negeri di Surabaya.
Herlina mengungkapkan, pendirian SLB-B Negeri Karya Mulia tidak lepas dari proses panjang dan dorongan legislatif sejak periode sebelumnya. Saat masih bertugas di Komisi D DPRD Surabaya periode 2024, ia telah mengusulkan secara langsung agar Surabaya memiliki SLB negeri.
“Di penghujung masa jabatan di Komisi D, saya pernah menyampaikan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bahwa Surabaya seharusnya memiliki SLB negeri. Alhamdulillah, aspirasi ini akhirnya terwujud,” ungkapnya.
SLB-B Karya Mulia sebelumnya dikelola oleh yayasan yang selama ini telah menjalankan pembelajaran dan pengabdian dengan baik. Dengan perubahan status menjadi sekolah negeri, Herlina menilai dukungan pemerintah akan semakin kuat, baik dari sisi anggaran, kebijakan, maupun pengembangan tenaga pendidik.
“Ini langkah maju bagi pendidikan inklusif. Dengan status negeri, tentu akan ada dukungan yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” tegasnya.
Dalam peresmian tersebut, juga dipaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pendidikan inklusif. Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Jatim mengalokasikan lebih dari Rp130 miliar untuk penguatan SLB se-Jawa Timur, termasuk revitalisasi dan peningkatan sarana prasarana.
Herlina merinci, sekitar Rp22,6 miliar dialokasikan untuk revitalisasi SLB, sementara Rp114,3 miliar difokuskan pada rehabilitasi ruang belajar, peningkatan sarana pendukung, serta penguatan layanan pendidikan inklusif yang layak dan bermartabat.
Ia berharap ke depan Surabaya dapat memiliki SLB negeri tipe lainnya, serta dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan guru, alat bantu belajar, dan layanan pendukung lainnya.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan hak belajar yang setara bagi seluruh anak-anak kita,” pungkas Herlina. (lam)
