Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satuan Tugas Reformasi Agraria untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah yang selama ini kerap berlarut dan memicu konflik sosial di masyarakat. Satgas ini melibatkan unsur lengkap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari Pemkot Surabaya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, hingga Kepolisian.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, persoalan pertanahan tidak lagi ditangani secara parsial di tingkat kelurahan. Penanganan kini dikonsolidasikan dalam satu pintu melalui Satgas Reformasi Agraria agar proses penyelesaian lebih cepat, terkoordinasi, dan memiliki kepastian hukum.
Langkah ini dinilai sebagai upaya penting untuk memutus konflik akibat tumpang tindih surat tanah serta praktik premanisme yang kerap muncul dalam sengketa lahan.
Namun, publik juga menaruh catatan kritis agar pembentukan Satgas tidak berhenti pada struktur kelembagaan semata.
Masyarakat menunggu mekanisme kerja yang jelas, mulai dari alur pengaduan, tenggat waktu penanganan, hingga keterbukaan hasil penyelesaian setiap perkara.
Tanpa standar kerja yang terukur, Satgas berpotensi kembali menghadapi persoalan klasik: laporan menumpuk, tetapi penyelesaian tidak tuntas.
Integrasi Satgas Reformasi Agraria dengan BPN menjadi kunci utama. Sinkronisasi data pertanahan dan penegasan status hukum lahan diharapkan mampu mencegah konflik berulang antarwarga.
Sementara itu, keterlibatan Kejaksaan dan Kepolisian diharapkan memberi kepastian hukum serta efek jera bagi pihak-pihak yang memanfaatkan sengketa tanah untuk kepentingan pribadi.
Saat ini, Pemkot Surabaya masih menggunakan layanan darurat 112 sebagai kanal pengaduan, sembari menyiapkan hotline khusus. Satgas Reformasi Agraria juga masih terpusat di kawasan pusat kota dan direncanakan hadir di lima wilayah Surabaya agar layanan lebih dekat dengan masyarakat.
Ke depan, efektivitas Satgas Reformasi Agraria akan diukur dari keberanian dan konsistensinya menyelesaikan konflik hingga tuntas. Dengan kerja lintas lembaga yang transparan dan akuntabel, Satgas diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata serta kepastian hukum bagi warga Surabaya, bukan sekadar menambah daftar kebijakan tanpa hasil konkret. (Red)
