Surabaya, MercuryFM – Sempadan pantai Indonesia kini berada di titik rawan. Zona darat yang seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis antara laut dan daratan justru terus tergerus oleh tekanan pembangunan, reklamasi, konflik pemanfaatan ruang, serta lemahnya kepastian regulasi. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir sekaligus keselamatan wilayah darat di sepanjang garis pantai.
Isu krusial ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Regulasi Sempadan Pantai yang digelar di Surabaya, kota pesisir dengan kompleksitas tertinggi di Indonesia. FGD tersebut menghadirkan akademisi, pakar kebijakan, pemangku kepentingan pesisir, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah untuk menyerap masukan dalam rangka menyiapkan payung hukum nasional yang lebih kuat dan terintegrasi.
Abrasi, banjir rob, rusaknya mangrove, hingga krisis sampah pesisir menjadi gambaran nyata lemahnya perlindungan sempadan pantai. Di banyak daerah, ketentuan sempadan pantai minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi hanya tersisa sebagai norma di atas kertas. Bahkan di sejumlah kota besar, sempadan pantai telah menyusut hingga nol meter akibat padatnya bangunan, industri, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), Muhammad Rasman Manafi, menegaskan dalam forum tersebut bahwa sempadan pantai bukan ruang bebas pembangunan.
“Sempadan pantai itu wilayah darat yang fungsinya mempertahankan fungsi ekologis pantai. Kalau fungsi pantainya rusak, maka kegiatan pemanfaatan di darat pasti ikut terdampak,” ujarnya.
Menurut Rasman, tekanan terhadap sempadan pantai semakin besar karena lebih dari separuh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terkonsentrasi di wilayah pesisir. Nelayan, industri, pelabuhan, pariwisata, hingga permukiman saling berebut ruang dalam satu kawasan yang sama, sementara wilayah daratan bagian dalam relatif masih longgar. Kondisi ini mempercepat degradasi lingkungan sekaligus memicu konflik pemanfaatan ruang.
FGD di Surabaya juga menyoroti persoalan mendasar tata kelola sempadan pantai, yakni fragmentasi regulasi lintas sektor.
“Aturan sempadan pantai selama ini masih bersifat sektoral dan tersebar di berbagai kementerian. Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan, dan sempadan pantai kerap dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek,” jelas Rasman.
Lemahnya integrasi kebijakan membuat banyak daerah belum menetapkan sempadan pantai secara tegas dalam peraturan daerah maupun rencana tata ruang wilayah (RTRW). Tanpa payung hukum yang kuat dan mengikat, perlindungan ekologi sering kali menjadi ruang kompromi, termasuk dalam praktik reklamasi dan pembangunan di kawasan pesisir.
Dampak dari situasi ini semakin nyata. Abrasi menggerus daratan, banjir rob merendam permukiman, dan infrastruktur pesisir menjadi semakin rentan.
“Kalau sempadan pantai rusak, itu bukan hanya soal laut. Wilayah darat akan menanggung dampaknya secara langsung,” tegas Rasman.
Melalui FGD ini, para pemangku kepentingan mendorong percepatan penyusunan naskah akademik sebagai dasar lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sempadan Pantai. Regulasi ini diharapkan mampu menyatukan berbagai aturan sektoral, menghadirkan kepastian hukum lintas kementerian, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran.
Rasman menegaskan bahwa sempadan pantai harus diposisikan sebagai ruang perlindungan ekologis, bukan ruang kompromi kepentingan. “Lebih dari 50 persen aktivitas masyarakat kita ada di wilayah pantai. Kalau tidak segera ditata dengan regulasi yang kuat, konflik ruang dan kerusakan ekologis akan semakin sulit dikendalikan,” katanya.
Jika negara kembali menunda kehadiran regulasi yang tegas, sempadan pantai dikhawatirkan akan melewati ambang kritisnya. Biaya pemulihan akan jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan. Dalam jangka panjang, kegagalan melindungi sempadan pantai bukan hanya ancaman bagi lingkungan pesisir, tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
Sempadan pantai bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi ekologisnya. Ketika benteng alam ini runtuh, pembangunan pun kehilangan masa depannya.(lam)

