Polemik RS Pura Raharja, Komisi A DPRD Jatim akan temui dua mantan Gubernur dan berharap tidak dibawa ke rana hukum

Surabaya, MercuryFM – Komisi A DPRD Jatim berharap kasus polemik kepengurusan Rumah Sakit (RS) Pura Raharja diselesaikan tanpa harus ke rana hukum. Hal ini mengemukan saat Komisi A yang dipimpin Wakil Ketuanya, Budiono dan anggotanya Freddy Purnomo menggelar audensi dengan pihak Korpri Jatim yang dihadiri Sekertarisnya Indah Wahyuni, Jumat (12/12/25).

“Sebagai penyelenggara negara kami prihatin. Tahun 2025 harus clear. Ini milik Korpri. Kok masih ada yang mengklaim sepihak. Kegaduhan ini sebenarnya tidak perlu terjadi,” ujar Wakil Ketua Komisi A Budiono usia pertemuan.

Menurut Budiono, Komisi A tidak memiliki kewenangan menentukan benar atau salah dalam konteks rekomendasi. Pihaknyamenekankan pentingnya menahan ego dan menghormati kesepakatan.

“Gak usah gegeran. Kepentingan pribadi jangan mengalahkan kepentingan organisasi. Kami berharap masalah ini selesai sebelum masuk proses hukum,” tegas politisi Partai Gerindra.

Sementara itu anggota Komisi A Fredy Purnomo mengatakan kasus ini menjadi atensi Komisi A mengingat ini persoalan keluarga besar Korpri Jatim yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan

“Ya nanti kita juga akan menemui Pak Imam Utomo dan Pakde Karwo, untuk mendapat kejelasan riwayat kepemilikan dan kepengurusan. Termasuk juga akan minta masukan dari SekdaProv Jatim Karyono selaku ketua Korpri Jatim,” ujarnya.

Komisi A DPRD Jatim kata Politisi senior Partai Golkaf ini menegaskan pula bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim juga sedang menunggu rekomendasi dari Komisi A.

“Semoga segera berakhir. Kemelut ini tidak akan panjang. Pak Rasiyo juga akan dimintai keterangan, setelah kita menemui dua mantan Gubernur dan minta penjelasan Sekdaprov Jatim,” tegasnya.

Freddy mengatakan, Komisi A berharap proses klarifikasi, mediasi, dan pendalaman sejarah kepemilikan bisa menjadi jalan tengah agar polemik RS Pura Raharja selesai tanpa konflik berkepanjangan.

Pada kesempatan sama, kuasa hukum Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Syaiful Maarif, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan anggota DPRD Jatim dari Partai Demokrat, Rasiyo, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim.

“Kami melaporkan Pak Rasiyo ke BK. Secara historis, beliau dulu Sekdaprov. Kami tidak menempuh jalur hukum agar tidak ada korban. Kami berharap sampai akhir bulan ini persoalan ini selesai dengan baik,” jelasnya.

Kata Syaiful ini dilakukan karena perkumpulan Abdi Negara menilai Rasiyo melindungi Ishaq agar tetap menjabat sebagai CEO RS Pura Raharja.

Sementara itu Sekretaris Korpri Jatim yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daetah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, turut angkat bicara. Ia mengaku berada dalam posisi yang sulit karena memiliki hubungan personal dengan pihak-pihak terkait.

“Kami agak ewuh pakewuh. Saya ini ASN aktif. Tiga orang yang saya hadapi ini sangat saya hormati,” ujarnya.

Indah mengungkap bahwa Imam Utomo, salah satu tokoh yang terlibat, pernah menjadi wakil gubernur ayahnya. Sementara Rasiyo merupakan guru SMP-nya, dan Yasin adalah tetangganya di kampung.

“Kalau kami berhadapan dengan beliau-beliau ini, hati saya sakit,” katanya.

Perempuan yang akrab disapa Yuyun ini menegaskan bahwa Korpri memiliki dasar kuat bahwa RS Pura Raharja adalah aset mereka. Ia juga menjelaskan telah melaporkan perkembangan masalah ini ke Gubernur Jatim.

“Bu Gubernur bilang: terus maju Bu Yuyun. Jadi kami tidak ilegal,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Adi Sarono, menyebut bahwa secara hukum persoalan ini sebenarnya sudah jelas.

“Yang kini muncul adalah persoalan etika. Kalau dibawa ke ranah hukum, bisa saja, tapi tidak efektif. Semangat yang ingin dibangun adalah kesadaran bersama,” ujarnya.

Adi menambahkan bahwa riwayat kepemilikan RS Pura Raharja sebenarnya sangat jelas dan tidak semestinya menimbulkan kegaduhan. (ari)

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Visual Radio

Add New Playlist