Surabaya, MercuryFM – Wacana redenominasi atau penyederhanaan nilai Rupiah yang kembali mencuat di ruang publik menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Guru Besar Ekonomi Moneter dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Wasiaturrahma, SE., M.Si, menilai kebijakan ini belum mendesak dan justru berpotensi menimbulkan risiko serius bagi perekonomian nasional.
Menurut Prof. Rahma, hingga saat ini tidak ada sektor bisnis yang merasa terganggu dengan struktur nilai mata uang yang berlaku. Justru, katanya, redenominasi bisa menimbulkan gejolak harga di tingkat konsumen.
“Tidak ada urgensinya. Sektor bisnis tidak ada yang komplain dan bilang harus redenominasi. Malah bahaya karena banyak barang-barang yang harganya masih seribu dua ribu. Kalau seribu jadi seperak, penyesuaian pecahan akan sulit dan bisa memicu inflasi,” ujarnya.
Selain risiko ekonomi, Prof. Rahma juga menyoroti dampak psikologis yang bisa muncul di masyarakat, terutama di kalangan berpenghasilan rendah.
“Jangan lupa dampak psikologisnya. Masih ada sekitar 190 juta rakyat yang hidup dengan 50 ribu per hari. Kalau 50 ribu jadi 50 perak, mereka bisa merasa tiba-tiba jadi ‘miskin’,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai kondisi ekonomi global yang belum stabil juga menjadi alasan kuat agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil langkah tersebut. Ia menyinggung defisit fiskal Amerika Serikat yang mencapai enam persen serta ancaman resesi yang masih membayangi pasar global.
“Ekonomi dunia belum stabil. Pertumbuhan, inflasi, dan tekanan eksternal masih rentan. Di tengah ketidakpastian ini, wacana redenominasi sebaiknya ditunda,” tambahnya.
Prof. Rahma juga menekankan pentingnya kesiapan perbankan dan lembaga keuangan jika wacana ini benar-benar digulirkan. Minimnya sosialisasi dan pemahaman publik justru bisa menimbulkan kepanikan dan salah persepsi, seolah redenominasi sama dengan pemotongan nilai uang (sanering).
“Kalau tidak disiapkan dengan matang, publik bisa panik dan melakukan panic buying,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Prof. Rahma mengingatkan agar pemerintah lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat.
“Saat ini rakyat sedang berjuang menjaga keseimbangan keuangan keluarga akibat pelemahan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja baru,” pungkasnya.(lam)
