Surabaya, MercuryFM – Ribuan santri dan alumni santri Pondok Pesantren (Ponpes) di Jatim menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim. Kedatangan mereka yang mengatasnamakan Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI), masih terkait atas tayangan “Expose Uncensored” Trans7, yang dinilai menyudutkan kiai dan pesantren, khusunya Ponpes Lirboyo Kediri dan pemangku Ponpes KH Anwar Manshur, Selasa (21/10/25).
Aksi ini, ribuan santri memenuhi kawasan jalan Indrapura depan gedung DPRD Jatim, yang imbasnya membuat kawasan Jl Indrapura terjadi kemacetan dan akhirnya di tutup oleh Petugas Kepolisian.
Dalam aksi yang berjalan tertib dan damai itu, puluhan perwakilan santri melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, beberapa anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB dan Fraksi Nasdem, serta pihak Kominfo Jatim, KPID Jatim dan PWI Jatim di ruang rapat Paripurna DPRD Jatim dan perwakilan Trans Media.
“Kami minta kepada perwakilan untuk menyampaikan apa tujuannya dan maksud daripada kedatangan teman-teman aliansi ini datang ke kantor kami DPD Provinsi Timur nanti secara tertulis bisa kita tindak lanjuti, nanti kita sepakati untuk bisa ditandatangani,” ujar Ketua DPRD Jatim Musyafak saat membuka audiensi.
Selama audiensi, perwakilan kiai dan santri menyampaikan pandangan secara bergiliran dalam suasana tertib. Intinya, mereka menilai konten tayang melukai martabat pesantren dan meminta langkah korektif, termasuk permintaan maaf terbuka.
Dalam kesempatan ini Direktur Operasional Transmedia Latif Harnoko yang hadir mewakili Trans7 menyampaikan permohonan maaf terbuka dan memaparkan langkah korektif.
“Saya secara pribadi dan seluruh jajaran menghaturkan kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf para kiai dan sesepuh yang ada di sini,” ujarnya.
“Dan mungkin bisa disampaikan tidak terhitung. Dihitung sebesarnya pun kami tidak bisa hitung, karena ini mencederai umat muslim yang ada di seluruh Indonesia,” sambungnya.
Latif menjelaskan bahwa program “Expose Uncensored” telah dihentikan permanen, unggahan terkait di media sosial ditutup, serta mitra rumah produksi yang membuat episode tersebut dikenai sanksi.
“Kami jatuhkan sanksi tidak boleh masuk lagi ke trans7 dan juga seluruh channel yang ada di trans7. Itu instruksi langsung dari Chairul Tanjung, tanpa kecuali,” tegasnya.
“Dan kemarin, seluruh penanggung jawab program internal dari kami baik manajer dan yang administrasi kami pecat secara tidak hormat. Terima kasih bapak-bapak semua yang hadir di sini. Apapun yang terjadi, ini bagi kami hikmah, pasti ada pelajaran bagi kami,” lanjutnya.
Latif juga menyebut rencana silaturahmi pimpinan Transmedia ke Pondok Pesantren Lirboyo yang akan dilakukan pada Kamis (23/10/25) depan, di Ponpes Lirboyo.
“Insyaallah pak Chairul Tanjung akan datang hari kamis jam 10.00 dan semoga ini akan bisa lebih jelas,” jelasnya.
Sementara itu Ketua KPID Jatim Royin Fauziana, memaparkan bahwa aduan publik atas tayangan 13 Oktober 2025 telah diteruskan ke KPI Pusat dan dicatat dalam jumlah ratusan.
KPI Pusat pada 15 Oktober 2025 la jutnha telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara program dimaksud, merujuk pasal yang terkait larangan merendahkan individu/kelompok atas dasar SARA.
KPID Jatim juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan kini berada pada Komdigi, sehingga KPID/KPI tidak lagi mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin penyiaran.
“Setelah adanya UU Omnibus Law, izin tersebut langsung di take over oleh Komdigi, sehingga KPI pusat ataupun KPID sudah tidak memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perpanjangan ataupun rekomendasi pembuatan lembaga penyaringan baru,” jelasnya.
Sedangkan perwakilan Polda Jatim menyatakan laporan masyarakat sedang ditangani Direktorat Siber, dengan pendapat Dewan Pers dimintakan untuk memastikan konstruksi pasalnya. Polisi menekankan prinsip kehati-hatian penegakan hukum, sekaligus mengonfirmasi fasilitasi pertemuan pihak Trans7 dengan Lirboyo.
Sementara itu di luar gedung, massa santri melakukan orasi secara tertib. Seusai audiensi, Musyafak menemui mereka dan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan, termasuk batas waktu permintaan maaf dan opsi sanksi jika pelanggaran terbukti.
“Saya harap ini bisa membuat kita semua sementara bisa menerima semua penjelasan yang terjadi di pertemuan tadi. Selamat jalan kembali ke Ponpes maupun rumah masing – masing mudah-mudahan sampai di tempat tujuan,” ucap Musyafak ke tibuan santri dan disusul pembacaan sholwat nabi bersama – sama, yang disusul para santri dan alimni santri membubarkan diri dengan tertib. (ari)
