Surabaya, MercuryFM – Pembaruan regulasi penanggulangan bencana saat ini sangat di perlukan. Ini dilakukan agar penanggulangan yang lebih presisi, partisipatif, dan berpijak pada nilai-nilai gotong royong masyarakat Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur, pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, perubahan regulasi ini bukan hanya mandat yuridis, tetapi juga kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana.
“Raperda ini sangat penting untuk memperkuat sistem mitigasi bencana di Jawa Timur agar lebih presisi, optimal, dan integral,” ujar Puguh, Senin (13/10/25)
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menyatakan sepakat terhadap penguatan kolaborasi lintas sektor atau pentahelix dalam penanggulangan bencana.
Namun, PKS kata Puguh, menekankan perlunya mekanisme tata kelola kolaborasi (collaborative governance) yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran antar-stakeholder.
“Kami mendorong agar kolaborasi ini diatur lebih rinci melalui Peraturan Gubernur, sehingga setiap lembaga, organisasi, dan instansi yang terlibat memiliki peran dan standar yang jelas,” tegasnya.
Dalm kesempatan ini Fraksi PKS kata politisi asli Malang ini juga menyoroti pentingnya integrasi dokumen perencanaan bencana, mulai dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) hingga Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dalam satu sistem informasi terpadu.
“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempermudah pengawasan oleh DPRD dan publik,” ucapnya
Fraksi PKS juga lanjut Puguh menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Pesantren Tangguh Bencana (Pestana), dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) secara partisipatif.
“Kami ingin pembentukan komunitas tangguh bencana ini bersifat bottom-up, dengan indikator yang jelas serta dukungan nyata dari pemerintah daerah,” jelas Puguh.
Politsi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya menambahkan, nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Timur harus menjadi kekuatan sosial utama dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.
“Modal sosial seperti gotong royong adalah kekuatan besar yang harus dijaga dan diperkuat dalam sistem penanggulangan bencana,” pungkasnya. (ari)
