Surabaya, MercuryFM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menegaskan, pembahasan soal penataan daerah pemilihan (dapil) dan kemungkinan penambahan kursi DPRD untuk Pemilu 2029 belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
Ketua KPU Surabaya mengatakan, tahapan tersebut masih menunggu dasar hukum dan data kependudukan yang sah dari pemerintah pusat. “Untuk kajian dapil itu masih jauh api dari panggang. Sekarang belum waktunya, karena kami masih menunggu regulasi dan data resmi,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan usai KPU Surabaya melakukan audiensi ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Audiensi ini merupakan bagian dari program kerja KPU untuk menjalin komunikasi politik dengan seluruh partai peserta Pemilu 2024.
“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi dan komunikasi politik lintas partai. Ada 18 partai peserta Pemilu 2024 yang menjadi sasaran audiensi, dan kami kunjungi berdasarkan nomor urut partai agar adil bagi semua,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, KPU juga menampung berbagai aspirasi dari partai politik, termasuk soal wacana penambahan dapil di Kota Surabaya untuk Pemilu 2029. Namun, KPU menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum masuk tahapan aktual.
Ia menjelaskan, hingga saat ini KPU Surabaya belum menerima daftar kependudukan bersih dari Ditjen Adminduk Kemendagri yang nantinya akan diserahkan melalui KPU RI. Selain itu, KPU juga masih menunggu hasil kodifikasi rancangan Undang-Undang Pemilu terbaru sebagai acuan penentuan dapil.
“Jadi, posisi kami saat ini masih menunggu. Kalau regulasi dan data resmi sudah turun, baru kami bisa mulai menyusun rancangan dapil sesuai amanat undang-undang,” jelasnya.
KPU Surabaya juga memastikan, ketika proses penyusunan dapil dimulai, semua pihak akan dilibatkan. “Kami akan undang akademisi, partai politik, dan masyarakat agar prosesnya terbuka dan transparan,” tambahnya.
Selain membahas dapil, audiensi ini juga menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan antara KPU dan partai politik, sekaligus menyamakan persepsi dalam menghadapi tahapan menuju Pemilu 2029.
“Kami ingin menjaga hubungan yang setara dengan semua partai. Semua masukan dari partai akan kami catat dan teruskan ke KPU Provinsi Jawa Timur maupun KPU RI,” pungkasnya. (lam)
