Surabaya, MercuryFM – Penugasan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai surveyor Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memunculkan banyak keluhan.
Para petugas yang disebut sebagai Satgas Pancasila ini menilai beban kerja tambahan ini terlalu berat, minim fasilitas pendukung, dan berpotensi mengganggu tugas utama mereka di satuan pendidikan.
Beban kerja berat di lapangan
Seorang surveyor yang enggan disebut namanya mengaku harus mendatangi sekitar 200 kepala keluarga dalam satu bulan. Pekerjaan dilakukan secara door-to-door, dari pukul 07.00 pagi hingga 21.00 malam.
“Rata-rata kami harus mendatangi 200 kepala keluarga mulai 1 sampai 31 Oktober. Belum lagi ada 300 pertanyaan yang kami ajukan untuk satu orang anggota keluarga. Sementara kami juga tetap punya pekerjaan utama di kantor yang harus diselesaikan,” keluhnya, Kamis (2/10/2025).
Beban semakin berat karena aplikasi pendataan yang dijanjikan pemerintah belum bisa digunakan. Akibatnya, petugas hanya sebatas melakukan perkenalan dengan RT, RW, serta lurah setempat tanpa hasil konkret.
Kendala teknis dan biaya tambahan
Selain masalah teknis, kendala terbesar lain adalah penempatan lokasi yang jauh dari domisili, bahkan lintas kecamatan.
“Biaya kami dobel, untuk transportasi dan internet, ditambah risiko keselamatan di lapangan. Harapannya ada insentif tambahan,” tambah seorang petugas.
Mereka menilai dukungan fasilitas dari pemerintah masih minim, padahal tugas di lapangan memerlukan gawai yang memadai, kuota internet, hingga transportasi harian.
Respon Dinas Pendidikan
Menanggapi keluhan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan bahwa penugasan surveyor DTSEN hanya diberikan kepada tenaga administrasi sekolah (TU), bukan guru.
“Itu bukan guru, itu TU atau tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi itu tanggung jawabnya tidak sama dengan teman-teman guru,” ujarnya.
Ia juga memastikan pihaknya akan mengevaluasi kembali penempatan lokasi survei agar tidak memberatkan petugas.
“Kalau tenaga administrasi domisilinya Krembangan ya ditugaskan di wilayah Krembangan. Kalau tidak sesuai domisili ya kita oper. Kami akan mencari solusi terbaik,” tegas Yusuf.
Menurutnya, penentuan lokasi sebelumnya kemungkinan besar didasarkan pada alamat kantor atau tempat kerja, bukan domisili asli sesuai KTP. “Mungkin karena disesuaikan dengan tempat kerja. Itu akan kami cek lagi,” jelasnya.
Target Pemkot Surabaya
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN menjadi salah satu program prioritas kota. Pemkot bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya serta Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah lulus pelatihan.
“Semuanya turun bareng, ada pegawai kita, ada BPS juga, dan kader KSH yang sudah lulus sertifikasi,” kata Eri.
Eri menargetkan seluruh proses DTSEN rampung pada Oktober 2025 agar Surabaya bisa menjadi percontohan nasional dalam pemutakhiran data sosial-ekonomi.
“Kami cek dulu dan akan ada evaluasi. Kami mohon dukungannya agar program ini berjalan lancar,” tambahnya. (lam)
