Surabaya, MercuryFM – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya mengedarkan surat permohonan bantuan kepada lurah untuk menyebarkan survei minat masyarakat terhadap program Rumah Susun Umum Milik (Rusunami) di kawasan Tambak Wedi dan Sememi.
Dalam surat bertanggal 16 September 2025 itu, Pemkot menawarkan skema kepemilikan berbasis Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) dengan jangka waktu 60 tahun, dapat diperpanjang hingga 90 tahun. Harga unit disebut mulai Rp230 juta dengan cicilan sekitar Rp2,1 juta per bulan selama 20 tahun.
Adapun kriteria penerima antara lain: WNI ber-KTP Surabaya, belum memiliki rumah, lolos BI Checking, berpenghasilan maksimal Rp8,5 juta (belum kawin) atau Rp10 juta (sudah kawin), sanggup mengangsur minimal Rp2,1 juta per bulan.
DPRD kritik tidak ada koordinasi
Namun, langkah Pemkot ini mendapat kritik dari Ketua Pansus Hunian Layak, Muhammad Saiffudin. Anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut menegaskan, DPRD tidak pernah diajak berkoordinasi sebelum surat tersebut beredar.
“Kami di Pansus tidak pernah diajak bicara. Padahal Raperda Rumah Hunian Layak masih 80 persen pembahasan. Tiba-tiba sudah ada syarat penghasilan Rp8–10 juta. Ini logikanya dari mana?” ujarnya.
Dinilai memberatkan warga
Saiffudin menilai syarat penghasilan yang tinggi justru tidak sesuai dengan kondisi mayoritas warga Surabaya.
“UMR hanya sekitar Rp4 juta. Bagaimana mungkin warga berpenghasilan rendah bisa masuk? Ini bukan membantu rakyat, malah mencekik rakyat,” tegasnya.
Selain itu, ia menyebut skema cicilan Rp2,1 juta per bulan terlalu berat. Menurutnya, Pansus sebelumnya telah mengusulkan cicilan maksimal Rp1,4 juta, idealnya Rp1,1 juta, dengan tenor 15–25 tahun.
DPRD akan panggil DPRKPP
DPRD berencana memanggil pihak DPRKPP, khususnya pejabat yang menandatangani surat edaran, untuk dimintai klarifikasi. “Minggu ini kami akan panggil, kami ingin tahu dasar dan motifnya mengeluarkan syarat yang justru memberatkan masyarakat,” kata Saiffudin. (lam)
