Surabaya, MercuryFM – Gelombang demonstrasi nasional yang merebak sejak 25 Agustus 2025 meninggalkan catatan penting dalam dinamika politik Indonesia. Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat sipil menyoroti DPR RI terkait kebijakan kontroversial kenaikan tunjangan pendapatan.
Aksi yang awalnya terpusat di kompleks parlemen Jakarta kemudian meluas ke berbagai daerah, termasuk Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Medan. Situasi semakin memanas setelah tragedi meninggalnya seorang ojek online pada 28 Agustus 2025.
Respons Presiden dinilai efektif jangka pendek
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Prof. H. Kacung Marijan, Drs., M.A., Ph.D., menilai ricuhnya demonstrasi tak lepas dari kegagalan DPR membuka ruang dialog.
“Dua aksi besar tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 sebenarnya diarahkan ke DPR, tetapi parlemen tidak menyediakan saluran komunikasi. Akibatnya keresahan publik meledak tanpa kendali setelah jatuhnya korban,” ujarnya.
Menurut Prof. Kacung, ketiadaan kanal komunikasi membuat massa—yang sebagian besar anak muda—mudah tersulut. Kondisi kian memburuk ketika aparat kepolisian menggunakan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa.
Meski begitu, ia menilai publik masih menaruh kepercayaan pada Presiden. “Langkah Presiden yang hadir melayat keluarga korban menjadi pembeda dengan DPR. Kepercayaan publik terhadap Presiden relatif masih tinggi, sementara DPR justru kehilangan legitimasi karena dianggap lamban merespons,” jelasnya.
Butuh strategi jangka panjang
Prof. Kacung menilai langkah Presiden Prabowo yang meminta DPR membatalkan kenaikan tunjangan serta menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik cukup efektif dalam meredam situasi. Bahkan, beberapa partai menonaktifkan anggotanya sebagai sinyal kuat kepada publik.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara. “Presiden perlu menyiapkan strategi menyeluruh agar ketidakpercayaan publik tidak bergeser dari DPR ke pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, keresahan generasi muda terkait masa depan ekonomi, lapangan kerja, dan kesenjangan sosial menjadi akar persoalan yang harus segera dijawab pemerintah. “Jika masalah mendasar tidak diatasi, protes jalanan berpotensi bergeser menjadi krisis legitimasi bagi pemerintah,” pungkasnya.(lam)
