Surabaya, MercuryFM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus menerus merugi dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Anggota Komisi C DPRD Jatim M. Soleh mengatakan evaluasi ini penting karena dari laporan realisasi penerimaan dividen dari BUMD Jawa Timur tahun anggaran 2024, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur kata Soleh, total dividen yang disetorkan BUMD ke kas daerah pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar Rp 447 miliar, turun dari capaian tahun 2023 sebesar Rp 470 miliar.
“Dividen dari BUMD terus menurun. Ini sinyal bahwa ada masalah struktural di dalam pengelolaan BUMD kita. Yang sehat tetap sehat, tapi yang lemah dibiarkan terus merugi tanpa perbaikan. Ini harus dievaluasi serius oleh Pemprov,” tegas Soleh di Gedung DPRD Jatim, Jumat (25/07/25).
Dari total dividen tahun 2024 tersebut, lanjut Soleh, hampir 90 persen disumbang oleh Bank Jatim. Sementara beberapa BUMD lain, sebagaian mencatatkan kinerja negatif.
“Kalau satu atau dua BUMD saja yang memberi dividen, buat apa kita pertahankan yang lain? Harus ada tindakan tegas, apakah itu restrukturisasi, merger, atau bahkan pembubaran,” imbuhnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengkritisi pola penyertaan modal yang terus diberikan kepada BUMD bermasalah tanpa roadmap bisnis yang jelas.
“Jangan sampai uang rakyat digunakan hanya untuk menopang badan usaha yang tidak mampu hidup mandiri. BUMD seharusnya menjadi mesin PAD, bukan beban APBD,” tambah Soleh.
Dirinya tegas politisi yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mojokerto-Jombang ini, meminta Gubernur Jawa Timur dan jajaran Biro Perekonomian untuk segera menyusun evaluasi kinerja BUMD berbasis laporan keuangan, efektivitas usaha, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.
“Kalau perlu, DPRD akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi BUMD agar transparansi dan akuntabilitasnya benar-benar terjaga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan segudang masalah yang dialami Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (16/7/2025).
Salah satunya terkait sekitar 300 dari 1.091 BUMD yang mengalami kerugian mencapai Rp 5,5 triliun. Selain itu, total aset BUMD yang tercatat sebesar Rp 1.240 triliun, sementara laba bersihnya hanya Rp 24,1 triliun setelah dikurangi kerugian dan pos lainnya. (ari)
