Surabaya, Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono menyambut baik upaya Pemkot Surabaya menggelar kompetisi inovasi bergengsi tahunan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Inovboyo (Inovasi Surabaya) 2025.
Inovboyo bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan platform strategis yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Surabaya.
Salah satunya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya lewat inovasi dalam bidang ekonomi. Antara lain, Surabaya Single Window yang digunakan untuk mempercepat proses perizinan dan non perizinan, Mal Pelayanan Publik Virtual untuk meningkatkan nilai ease of doing business, Klik Investasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, AIS (Anugrah Investasi Surabaya) untuk membangun ekosistem investasi yang transparan.
Budi Leksono mengatakan, lambannya proses perijinan menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai pihak terutama para pelaku usaha, dan masyarakat.
“Proses perizinan yang memakan waktu lama dapat menghambat berbagai aktivitas, termasuk investasi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi,” terangnya pada Selasa (15/07/2025).
Budi Leksono menjelaskan, menurut data dan analisis yang ada, keterlambatan proses perizinan disebabkan oleh beberapa faktor.
“Antara lain regulasi yang rumit dan tumpang tindih, koordinasi yang buruk antar instansi terkait, kekurangan sumber daya, praktik birokrasi yang tidak efisien, dan kurangnya transparansi,” imbuhnya.
Budi Leksono kembali mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Seperti penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, penerapan sistem perizinan online, dan peningkatan transparansi. Ditambah dengan akuntabilitas yang melibatkan organisasi paling kecil seperti RT, RW, Kelurahan, serta kecamatan dan organisasi kepemudaan.
“Dengan demikian, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kepuasan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut kata Budi Leksono, keterlambatan proses perizinan tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan izin untuk berbagai keperluan.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang persyaratan dan prosedur perizinan,” terangnya.
Budi Leksono meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan keterlambatan proses perizinan yang saat ini menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
“Dengan melakukan penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi, dan penerapan sistem perizinan online, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih efisien dan transparan dengan melibatkan semua elemen masyarakat,” pungkasnya.(Lam)
