Surabaya, MercuryFM — Besarnya poteni Pariwisata di Jatim, Komisi C DPRD Jatim melalui Wakil Ketuanya Mahdi mengusulkan perlunya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pariwisata, guna mengelola potensi wisata di Jatim. Mengingat besarnya potensi pariwisata di Jatim yang belum digarap secara maksimal.
“Ini juga potensi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim dari sektor pariwisata yang cukup menjanjikan kedepannya,” ujar Mahdi pada mercuryfm.id, Senin (14/07/25).
Menurut Kang Mahdi sapaan akrabnya, Pemprov Jatim memiliki banyak lahan dan aset yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi pariwisata. Namun hingga kini, belum ada pengelolaan terpadu dan profesional yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah daerah melalui badan usaha yang berdedikasi khusus.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki banyak lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, khususnya di wilayah-wilayah seperti Pasuruan, Probolinggo, hingga Banyuwangi. Potensi ini belum dikelola secara maksimal,” jelasnya.
Dirinya mencontohkan keberhasilan DKI Jakarta dalam mengelola sektor pariwisata melalui BUMD seperti PT Pembangunan Jaya Ancol, yang mengelola kawasan wisata terpadu Ancol dan menjadi salah satu sumber pendapatan signifikan bagi daerah.
“Di Jakarta ada BUMD yang mengelola Ancol. Kenapa di Jawa Timur belum ada hal serupa? Padahal kita punya banyak lokasi potensial yang bisa dijadikan destinasi wisata andalan,” ucapnya.
Kata politisi PPP ini, pembentukan BUMD Pariwisata bukan hanya untuk mengelola destinasi, tetapi juga untuk menciptakan sistem tata kelola kepariwisataan yang modern, berkelanjutan, dan profesional.
Hal ini penting agar pengembangan pariwisata tidak sekadar bergantung pada alokasi dana pemerintah atau anggaran proyek tahunan.
“Pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor yang paling bergerak dan menopang perekonomian. Maka harus dikelola secara profesional, jangan hanya dibentuk sebagai formalitas, lalu mengandalkan suntikan dana dari pemerintah tanpa strategi pengembangan yang jelas,” tegasnya
Kang Mahdi juga mengingatkan bahwa pariwisata adalah kebutuhan dasar masyarakat modern. Di tengah tekanan ekonomi dan dinamika sosial pasca pandemi, sektor ini menjadi salah satu ruang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang paling relevan.
“Pariwisata hari ini bukan hanya soal hiburan, tapi juga kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, sektor ini juga menggerakkan banyak mata rantai ekonomi, dari UMKM, kuliner, penginapan, jasa transportasi, hingga ekonomi kreatif,” katanya.
Dijelaskan Kang Mahdi pihaknya juga akan meminta Fraksi PPP DPRD Jatim untuk menyuarakan BUMD Pariwisata ini, agar bisa ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemprov Jatim, termasuk dalam pembahasan anggaran dan regulasi.
“Kita juga berharap selain di Komidi C, pihaknya berharap dorongan pembentukan BUMD Pariwidata ini bisa menjadi pemantik diskusi lintas fraksi di DPRD Jatim,” pumgkasnya. (Ari)
