Surabaya, Mercury FM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jatim mengapresiasi langkah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang memasukkan isu ketahanan keluarga ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2025-2029.
“Fraksi PKS mengapresiasi Saudari Gubernur yang memasukkan isu ketahanan keluarga dalam penyusunan RPJMD 2025-2030,” ujar juru bicara Fraksi PKS DPRD Jatim Agus Cahyono mengiringi pengesahan RPJMD Jatim 2025-2029 dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (07/07/25) kemarin.
Namun demikian, Agus menyebut bahwa F-PKS memberikan beberapa catatan penting untuk implementasi isu ketahanan keluarga. Pertama, Pemprov dan DPRD Jatim diharapkan segera merancang dan membahas Raperda Ketahanan Keluarga sebagai payung hukum pembangunan berkelanjutan yang komprehensif hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Kedua, F-PKS menekankan pentingnya antisipasi terhadap penggunaan indeks pembangunan keluarga berkualitas sebagaimana amanat RPJPN 2025-2045. Kajian tambahan terhadap perluasan indeks ketahanan keluarga juga dinilai penting untuk dimasukkan dalam misi dan program kerja RPJMD.
Ketiga, fraksi ini mendorong penguatan program perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta pembinaan dan penguatan kewirausahaan berbasis keluarga di desa dan kelurahan.
“Keempat, F-PKS mengusulkan peningkatan kerja sama lintas sektor. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, pesantren, dan asosiasi profesi dinilai penting dalam pelaksanaan misi RPJMD di bidang ketahanan keluarga,” jelasnya.
Selain ketahanan keluarga, Agus menegaskan bahwa F-PKS juga menyoroti ketimpangan antarwilayah sebagai indikator kinerja utama (IKU) dalam dokumen perencanaan tersebut.
“Pemerintah Provinsi harus memiliki formula lain yang bisa menjadi indikator pengganti indeks Theil, dan sekaligus solusi terhadap ketimpangan antarwilayah,” tegas Agus.
Selain itu F-PKS menyoroti ketimpangan dalam pendapatan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. F-PKS menilai, solusi tidak cukup hanya dengan program prioritas seperti Jatim Akses, tetapi juga harus melibatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.
F-PKS juga berpandangan bahwa Wilayah di luar kawasan Gerbang Kertasusila seperti Madura, lingkar selatan Jatim, Tapal Kuda, dan Pantura perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pemenuhan infrastruktur.
“Karakter dan potensi wilayah di Jawa Timur sangat beragam. Karena itu, perlu afirmative policy, dengan konsep pembangunan berdasar pada kewilayahan dengan memahami karakteristik wilayah masing-masing,” ungkap Agus.
Selain itu, F-PKS juga mendorong penumbuhan industri berbasis pertanian di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rendah. Strategi ini memerlukan pemetaan ekonomi yang solid, strategi investasi terpadu.
“Alokasi APBD serta DAK yang terfokus pada sektor pertanian dan industri rakyat. APBD harus dipastikan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.
Lebih lanjut, F-PKS menekankan perlunya kebijakan radikal untuk mengatasi masalah klasik seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan wilayah.
“Salah satunya dengan afirmasi kebijakan khusus untuk sektor pertanian,” pungkasnya.(ari)
