Surabaya, Mercury FM – Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) meminta agar ada optimalisasi BUMD dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah, bukan hanya tempat menyalurkan penyertaan modal.
Hal ini disampaikan juru bicara FPAN Abdullah Abu Bakar yang disampaiakan dalam pandangan akhir Fraksi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2025-2029 dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (07/07/25) kemarin.
“Pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan harus dievaluasi secara serius. Dan BUMD adalah alternatif pendapatan, bukan hanya belanja melalui penyertaan modal,” ujar Abdullah Abu Bakar.
Menurut Abdullah, kondisi anggaran daerah selama lima tahun ke depan akan cukup berat. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuasi, yakni dari Rp28,4 triliun pada 2025 menjadi Rp29,6 triliun pada 2029.
“Dari Rp28,4 triliun pada 2025 dan di ujung 2029 menjadi Rp29,6 triliun dan diwarnai fluktuasi di antara tahun-tahun tersebut menunjukkan ruang fiskal yang terbatas,” sebut Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah pasca pandemi hanya ditargetkan sebesar 1,157%, sementara PAD 1,877%, jauh di bawah tren pertumbuhan sebelumnya.
“Ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. Renstra dan program perangkat daerah harus fokus pada pencapaian Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan yang menjadi prioritas,” tegas Abdullah.
Untuk itu, F-PAN lanjutnya mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap organ BUMD.
“Penempatan sumber daya manusia profesional dan ahli dinilai penting, disertai dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi fraud, maladministrasi, atau pelanggaran hukum,” jelasnya.
Sementara itu di bidang ketahanan pangan, F-PAN kata mantan Walikota Kediri dua periode ini, meminta agar sektor pertanian mendapat perhatian serius. Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional harus didukung dengan kebijakan pro-petani dan perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam RTRW Provinsi Jatim.
“Penurunan kontribusi sektor pertanian yaitu sebesar 11,88% di tahun 2020 menjadi 10,66% tahun 2024, yang hal ini dapat mengancam pula ketahanan pangan,” tegasnya.(ari)
