Surabaya, MercuryFM – Berhentinya beroperasi bandara Dhoho, tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan menyebut intervensi kebijakan terpadu dari pemerintah daerah maupun pusat harus dilakukan.
“Jangan sampai Bandara Dhoho mengalami nasib seperti Bandara Kertajati Jawa Barat. Dulu orang mau ke Jakarta malah disuruh mampir dulu ke Kertajati. Desain kebijakan yang dibuat seolah-olah ada penumpangnya, padahal kosong,” ujar Martin Hamonangan pada mercuryfm.id, Kamis (26/6/2025).
Lebih jauh anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa Bandara Dhoho Kediri dibangun dengan skema pembiayaan swasta, namun pemanfaatannya tetap harus disertai strategi okupansi yang matang. Martin mengingatkan bahwa bandara bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan bagian dari sistem transportasi yang harus terintegrasi.
“Fungsi bandara harus jelas. Jangan sampai orang mau ke Jakarta justru disuruh turun dulu ke Malang, atau transit yang tidak efisien. Itu justru akan melemahkan minat masyarakat menggunakan bandara,” tegasnya.
Menurut Martin, kelemahan utama adalah kurangnya sinergi antara kebijakan transportasi udara dan darat. Dirinya mencontohkan proyek Trans Jatim Malang Raya yang seharusnya bisa mendukung mobilitas menuju bandara, tetapi belum maksimal.
“Kami dari Komisi D sudah pernah kunjungan sebelum bandara Dhoho dilaunching. Harusnya sudah ada perhitungan potensi penumpang, termasuk dari studi bisnis dan teknisnya. Kalau tidak efisien, penumpang akan tetap memilih moda transportasi lain,” ujarnya.
Martin menyebut bahwa masyarakat kini punya banyak alternatif transportasi yang lebih ekonomis dan nyaman. Misal, dari Surabaya atau Ngawi ke Jakarta bisa jalan darat lewat tol dengan bus sleeper cuma Rp400 ribuan. Atau menggunakan kereta api yang juga nyaman dan cukup terjangkau tiketnya.
Menurut Martin, untuk meramaikan bandara Dhoho bisa saja dibuka jalur penerbangan interasional melayani perjalanan ibadah Umroh ke Saudi Arabia dan wisata religi ke negara-negara sekitar Timur Tengah. Namun tentunya perlu dibicarakan dengan agen travel atau pemilik agen Umroh dan Haji apakah mereka mendukung atau tidak.
“Pada dasarnya, jangan hanya bangun bandara, tapi tidak ada tindaklanjut kebijakan lainnya. Harus ada integrasi dengan sektor pariwisata, industri, dan lainnya sehingga bandara menjadi ramai dan ocupansinya meningkat,” tegasnya anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo ini.(ari)
