Surabaya, MercuryFM – Pemandangan keluarga pasien yang beristirahat seadanya, bahkan hingga menggelar alas tidur di pelataran depan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie, Surabaya, menjadi sorotan tajam Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Fasilitas ruang tunggu yang dinilai tidak memadai membuat keluarga pasien, terutama yang menunggui di ruang intensif (ICU), terpaksa terlantar di lantai.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Zuhrotul Mar’ah, mengungkapkan bahwa keluhan ini kerap ia terima langsung dari masyarakat. Hal itu disampaikan politisi dari PAN dalam pertemuan dengan pihak managemen rumah sakit tersebut.
“Kami kerap dikeluhkan masyarakat terkait tidak adanya ruang tunggu yang layak di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie,” kata Zuhrotul dalam keterangannya di ruang komisi D DPRD Surabaya, Senin (23/06/2025).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama RSUD Dr. Soewandhie, dr Billy Daniel Messakh, memberikan penjelasan yang tak terduga. Menurutnya, pemindahan ruang tunggu dari lantai 4 ke area luar gedung merupakan keputusan sulit yang diambil demi keamanan barang milik pasien dan keluarga.
“Evaluasi kami, saat ruang tunggu berada di lantai 4, sering terjadi kasus kehilangan barang. Dari rekaman CCTV, kami temukan bahwa pelakunya adalah oknum yang menyamar sebagai penunggu pasien,” jelas dr Billy.
Ia memaparkan, meski ada petugas keamanan, pengawasan di ruang tunggu internal pada malam hari dinilai kurang maksimal karena fokus penjagaan berada di pintu depan. Akibatnya, beberapa kali terjadi pencurian ponsel dan barang berharga lainnya.
“Pelaku masuk, melihat situasi sepi karena hanya ada perawat, lalu beraksi. Meskipun beberapa kali pelaku tertangkap dan barang kembali, kejadian ini terus berulang,” tambahnya.
Sebagai solusi, pihak rumah sakit memutuskan untuk meniadakan ruang tunggu di dalam dan memusatkannya di pelataran depan lantai 1 dengan menyediakan kursi.
Sayangnya, kebijakan ini menimbulkan masalah baru. Keluarga pasien justru menggunakan fasilitas tersebut untuk tidur, bahkan dengan membawa alas tidur sendiri.
“Ini kan jadi kurang bagus kelihatannya kalau di dalam. Kesan kempro (kumuh) ini tidak bisa kita hilangkan dan berimbas pada program wisata medis kita yang jadi tidak laku,” keluh dr Billy.
Untuk komunikasi dengan keluarga pasien yang menunggu di luar, pihak rumah sakit menggunakan sistem panggilan melalui pengeras suara atau menghubungi langsung via telepon seluler jika ada keperluan mendesak.
Selain masalah ruang tunggu, dr Billy juga mengungkapkan kendala lain yang kerap memicu gesekan dengan masyarakat, yakni aturan baru dari BPJS Kesehatan terkait layanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). BPJS kini membatasi layanan gawat darurat hanya untuk kasus-kasus yang benar-benar emergensi menurut kriteria mereka.
“Benturannya terjadi antara kami dan masyarakat. Menurut keluarga pasien, kondisi mereka sudah sakit serius. Namun setelah kami periksa, ternyata tidak masuk dalam klasifikasi emergensi menurut BPJS,” terangnya.
Akibatnya, rumah sakit harus menawarkan dua pilihan kepada pasien, yaitu beralih ke jalur umum dengan bayar mandiri atau kembali ke Puskesmas.
“Di sinilah sering terjadi perdebatan. Ada yang legawa memilih bayar umum, tapi banyak juga yang bersikeras karena merasa sudah dijamin pemerintah. Aturannya bukan dari kami, tapi kami yang jadi sasaran warga,” kata dr Billy.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, dr Billy melaporkan sisi positif kinerja rumah sakit. Ia mengklaim, rata-rata waktu pelayanan di setiap poliklinik kini berhasil dipangkas menjadi hanya 27 menit.
“Bahwa secara umum waktu tunggu pelayanan di setiap poliklinik sudah jauh lebih baik, dengan rata-rata 27 menit per pasien,” jelasnya
Dari sisi pengelolaan anggaran tahun 2024, ia juga melaporkan adanya efisiensi, di mana dari target pendapatan Rp 295 miliar tercapai Rp 288 miliar, namun belanja hanya digunakan sebesar 85 persen, menyisakan sisa anggaran yang cukup.
“RSUD Dr Soewandhie juga mencatatkan efisiensi dengan hanya menggunakan 85 dari total anggaran belanja, dan menghasilkan sisa anggaran yang signifikan, ” pungkasnya.
