Surabaya, MercuryFM – Protes beberapa kebijakan Pemerintah yang dinilai merugikan angkutan truk. Ratusan supir truk dengan membawa truk-truk angkutan dengan dimensi besar, kepung Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan, Kamis (19/06/25). Diantara tuntutan yang disampaikan mereka menolak terkait kebijakan nol overkapasitas atau zero Over Dimension Over Load (ODOL).
Mereka sekitar pukul 16.00 WIB dengan mengendarai ratusan truk beriringan mulai berdatangan ke kantor Gubernur Jl Pahlawan. Ratusan truk mereka parkir memblokade Jl Pahlawan depan kantor Gubernur. Bahkan antrian parkir mereka sampai mengular ke Jl Bubutan samping tugu Pahlawan.
Mereka para supir truk yang tergabung dalam Gerakan Supir Jawa Timur (GSJT), juga membawa sound ukuran besar (sound horeg) yang menimbulkan suara yang begitu keras dan dihadapkan ke Kantor Gubernur Jatim.
“Kami membawa sound horeg agar suara kita benar benar di dengar oleh Gubernur. Agar kebijakan yang merugikan supir truk bisa di evaluasi dan para supir truk bisa bekerja dengan tenang” ujar salah seorang supir truk peserta aksi.
Angga Firdiansyah Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) mengatakan, unjuk rasanya bukan menolak ODOL diterapkan, tapi minta terlebih dulu ada regulasi soal tarif angkutan logistik.
Kata Angga para sopir sebenarnya mendukung keselamatan berkendara, namun penerapan zero ODOL saat ini dianggap tidak realistis.
“Karena untuk saat ini Indonesia sepertinya belum siap. Kami sebenarnya siap ODOL diterapkan dengan pertimbangan untuk keselamatan. Tapi saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang jelas, salah satunya perihal tarif angkutan logistik, kerancuannya di situ,” ujar.
Dikatakan Angga, banyak sopir merasa terintimidasi di lapangan saat membawa muatan yang dianggap melanggar aturan ODOL, padahal kondisi itu didorong oleh permintaan industri dan pasar.
“Untuk penindakan di lapangan pun teman-teman merasa diintimidasi, karena terancam kalau melanggar ODOL tersebut. Padahal kawan-kawan, yang memuat ODOL karena kebutuhan industri, kebutuhan pasar saat ini,” jelasnya.
Dalam aksinya, para sopir juga menuntut adanya perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan. Mereka merasa kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi logistik nasional.
“Selain itu teman-teman juga minta perlindungan hukum dan kesejahteraan, karena selama ini yang menjadi korban adalah sopir,” ucapnya.
Mereka juga menyoroti masih maraknya praktik premanisme dan pungli di jalan yang merugikan para sopir. dirinya menyebutkan bahwa pelaku di lapangan kerap dibiarkan, sementara perusahaan besar tak tersentuh hukum.
“Premanisme dan pungli itu masih banyak dialami teman-teman di lapangan, entah itu modelnya pengawalan atau apa, itu masih banyak. Kami merasa terzalimi karena masih banyak perusahaan besar yang belum ditindak, tapi kami masyarakat kecil yang ditekan,” tegas Angga.
Dalam aksi yang digelar ini mereka selain menuntut hentikan operasi ODOL, mereka juga menuntut adanya regulasi ongkos angkutan logistik, revisi UULLAJ No. 22 tahun 2009, perlindungan hukum kepada sopir, berantas premanisme dan Pungli serta Kesetaraan perlakuan hukum.
Akibat aksi yang dilakukan ini mengakibatkan Jl Pahlawan depan kantor Gubernur lumpuh total di penuhi oleh truk paserta aksi. Bahkan imbasya kemacetan juga terjadi di sekitar jl Bubutan yang mengarah ke jalan Pahlawan.(ari)
