Surabaya, MercuryFM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wajib belajar 9 tahun harus digratiskan, harus diiringi dengan kesiapan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam memenuhi seluruh standar nasional pendidikan.
Dr. Rasiyo, M.Si., anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan putusan MK bersifat mengikat dan harus segera ditindaklanjuti. Kesiapan pemerintah, baik pusat maupun daerah menurutnya sangat diperlukan, pasalnya bersifat bebas biaya, menuntut tanggung jawab penuh pemerintah dalam membiayai seluruh aspek pendidikan dasar.
“Kepala Dinas Pendidikan harus menyiapkan standar nasional pendidikan—mulai dari kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, hingga biaya penyelenggaraan sekolah,” ujarnya, Rabu (04/06/25).
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim ini menyebut bahwa beban anggaran bukan hanya sebatas operasional sekolah, tapi juga mencakup gaji guru dan tenaga kependidikan.
Karena itu, perhitungan matang dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan sangat diperlukan agar daerah dapat menyesuaikan kemampuan fiskalnya.
“Kalau wajib belajar 9 tahun bebas biaya, maka itu semua harus ditanggung oleh pemerintah. Termasuk gaji guru dan karyawan sekolah negeri. Sekarang saja sudah ditanggung pemerintah, tapi harus dihitung benar-benar agar sesuai standar,” jelas Rasiyo.
“Jangan sampai kebijakan ini memberatkan daerah. Harus dihitung berapa sekolah swasta, negeri, dan berapa siswa di masing-masing kabupaten/kota. Jangan hanya melihat anggaran 20% dari APBN dan APBD, tapi lihat juga beban riilnya,” lanjutnya.
Rasiyo juga mengingatkan bahwa pemenuhan pendidikan dasar adalah amanat konstitusi yang tidak bisa ditawar-tawar.
“Kalau pendidikan dasar wajib dan gratis, maka itu mutlak menjadi kewajiban negara. Ini bukan sekadar wacana, tapi tanggung jawab konstitusional yang harus dilaksanakan,” pungkas mantan Sekdaprov Jatim ini.(ari)
