Surabaya, MercuryFM- Seleksi Komisaris dan Direksi BUMD milik Pemprov Jatim harus mengutamakan profesionalisme, bukan berdasarkan titipan. Pasalnya sampai saat ini keberadaan BUMD milik Pemprov Jatim masih banyak mengalami permasalahan termasuk belum memberikan profit yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim.
Penegasan ini dikatakan anggota Komisi C DPRD Jatim dari Partai Amanat Nasional (PAN), Abdullah Abu Bakar, menyikapi belum masimalnya BUMD dalam memberikan PAD, serta munculnya masalah di beberapa BUMD milik Pemprov Jatim.
“Kondisi BUMD kita saat ini kurang baik. Terkesan tidak ada evaluasi secara berkala. Karena itu, BUMD harus diberlakukan seperti perusahaan. Bukan perpanjangan birokrasi atau alat politik,” ujar Abu Bakar pada mercuryfm.id, Selasa (29/04/25).
Abu Bakar juga menilai jika BUMD hanya dijadikan perpanjangan birokasi atau alat politik, maka akan ketinggalan dengan daerah lain.
“Saat fit and proper tes, Tim seleksi jangan memilih orang yang tidak faham bisnis untuk masuk di BUMD. Jangan memilih orang yang hanya memilih jabatan saja, apalagi titipan karena faktor terimakasih atau balas budi,” tegasnya.
Mantan Walikota Kediri dua periode ini juga berharap dalam seleksi, tim pansel harus lebih ketat. Sehingga jangan meloloskan calon komisaris atau calon Direksi yang pernah gagal memimpin perusahaan.
“Atau mengandalkan kolusi, dan nepotisme,” sebutnya.
Paling penting, lanjut Abu Bakar bahwa calon direktur atau komisaris BUMD harus menentukan terget kerja.
“Laba harus naik dan PAD harus bertambah. Harus di target,” sebutnya.
“Ingat, BUMD bukan tempat titipan. BUMD tempat orang profesional menghasilkan keuntungan untuk rakyat Jatim,” pungkasnya.
Seperti di ketahui, sejauh ini, Pemprov Jatim menggelar seleksi untuk komisaris PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Direktur PT Jatim Grha Utama (JGU), komisaris PT Air Bersih Jatim, dan calon direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur serta seleksi Direksi dan Komisaris Bank Jatim. (ari)
