Surabaya, MercuryFM- Pemerintah menargetkan Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan kepada siswa sekolah pada tahun 2025. Namun sampai di penghujung tahun 2024, skema penggangarannya belum jelas.
Padahal, skema penganggaran oleh pemerintah pusat tersebut, diperlukan untuk rasionalisasi anggaran di tingkat daerah untuk mendukung program MBG.
Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, rancangan anggaran MBG di Surabaya sebesar Rp 1,1 triliun, namun masih belum dipastikan rasionalisasinya.
“Hasil pertemuan Pemkot Surabaya dengan kementrian disampaikan, bahwa seluruh MBG akan dicover melalui Badan Gizi Nasional. Namun dari Badan Gizi Nasional belum dijelaskan proses mengalirnya APBN itu nantinya seperti apa, waktunya kapan, kemudian besarannya apa,” terangnya pada Senin (09/12/2024).
Lebih lanjut Aning mengatakan, kepastian skema anggaran ini penting supaya tidak mengganggu ritme APBD 2025. Karena biasanya diawali tahun itu APBD Kota Surabaya untuk operasional saja.
“Pesan saya pertama, harus jelas betul dari Badan Gizi Nasional itu soal proses pengaliran anggaran APBN itu kapan dan bagaimana. Agar tidak mempengaruhi Cash flow APBD kita,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya tersebut berpesan supaya pemkot menyiapkan titik-titik dapur umumnya dimana. Kemudian UMKM yang mau diperdayakan seperti apa. Kalau memang pemerintah pusat mengarahkan pemerintah daerah mendirikan dapur umum.
“Kalau memang perlu dana talangan karena belum ada kejelasan anggaran dari Badan Gizi Nasional soal besarannya berapa bagaimana. Ini juga harus dipikirkan. Karena Cash flow keuangan pemkot awal tahun sangat berat,” terangnya.
Aning mengatakan, kalau model skema penganggaran di cover pemerintah pusat maka pemkot tidak perlu melakukan rasionalisasi secara signifikan.
“Anggaran pendukung dari pemerintah kota bisa dengan efisiensi penghematan anggaran. Misalnya dari ATK dari mamin itu saja saya kira sudah bisa melakukan rasionalisasi APBD secara signifikan,” pungkasnya.(Lam)
