Surabaya, MercuryFM – Persoalan pendidikan khususnya soal zonasi dan biaya sekolah yang mahal bagi siswa di sekolah SMK – SMA swasta kota Surabaya. Persolan kesehatan khususnya pelayanan rumah sakit yang masih memandang sebelah mata penguna BPJS, serta rendahnya insentif guru PAUD menjadi permasalahan yang disampaikan masyarakat Kota Surabaya pada anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya.
Dari reses I tahun 2024 anggota DPRD Jatim Periode 2024-2029, Cahyo mengakui persoalan tersebut banyak disampaikan masyarakat kepada dirinya.
“6 titik reses yang saya gelar direses pertama ini, kebanyakan persoalan tersebut menjadi hal yang banyak disampaikan masyarakat. Dan ini menjadi persoalan yang akan saya cari solusi,” ujar Cahyo dalam keterangan di reses di titik ke 6 di kawasan Jl Kutei, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Senin (26/11/24).
Terkait persoalan pendidikan kata Cahyo, dirinya menyampaikan pada konstituen bahwa pemerintah kini memang sedang melakukan evaluasi tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi tersebut.
“Semoga dalam waktu dekat sudah ada keputusan, yang kita berharap bisa menjadi solusi persoalan zonasi yang setiap tahun kemarin menjadi polemik di masyarakat,” ujarnya.
“Termasuk soal biaya sekolah swasta khususnya di SMK-SMA Swasta yang dianggap masih mahal. Mereka butuh perhatian, khusus SMK juga butuh magang yang pasti memerlukan biaya,” tegas politisi muda Partai Gerindra ini.
Untuk itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya ini menyerukan agar ada atensi pemerintah kota, provinsi maupun pusat agar memperhatikan persoalan tersebut. Pasalnya banyak anak-anak tidak mampu yang harus sekolah SMA-SMK swasta karena kebijakan zoasi.
“Kebijakan zonasi membuat banyak anak keluarga tidak mampu, padahal memiliki kemampuan akademis akhirnya harus sekolah swasta. Ini juga harus diperhatiakan agar mereka tidak terbebani biaya yang mahal,” kata pria yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim.
Termasuk kepada anak anak tidak mampu yang ada di SMK khususnya SMK swasta juga perlu dipikirkan biaya untuk mereka, termasuk biaya untuk magang mereka. “Saya berharap pihak-pihak yang menerima magang mereka, perusahaan atau industri bisa memberi semacam bantuan insentif kepada pelajar SMK yang magang itu,” ucapnya.
Selain SMA-SMK, dalam reses pihaknya lanjut Cahyo juga mendapatkan keluhan masih minimnya intensif yang diterima guru-guru PAUD.
“Ini menjadi atensi saya. PAUD adalah pondasi generasi bangsa. Maka seharusnya tenaga pendidiknya mendapatkan kesejahtaraan yang baik agar mampu membentuk sumber daya manusia. (SDM) menyambut Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sedangkan terkait kesehatan, Cahyo meminta agar Rumah Sakit tidak membeda bedakan pelayanan bagi pasein BPJS, apalagi BPJS yang di biayai pemerintah. “Banyak keluhan pelayanan pasien BPJS masih belum mendapatkan pelayanan maksimal. Kesannya masih di anak tirikan, apalagi mereka yang di biayai negara baik itu APBN dan APBD,” jelasnya.
“Ini tidak boleh terjadi lagi. Saya sebagai wakil rakyat yang diamanati masyarakat Surabaya, akan meminta hal itu tidak boleh terjadi lagi. Hak atas kesehatan masyarakat harus benar-benar diwujudkan dengan baik,” lanjutnya mempertegas.
Dalam kesempatan reses di jl Kutain tersebut, Cahyo juga menyerahkan bantuan untuk pengadaan CCTV senilai total Rp5 juta kepada warga sekitar. (ari)
