Surabaya,MercuryFM- Back up data harus dilakukan seluruh perangkat daerah pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Jatim secara rutin. Ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan siber oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Penegasan ini dikatakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyikapi cebolnya data nasional akhir akhir ini di pemrintah pusat.
Menurut Boby, ini sangat penting untuk antisipasi dini. Sebab tidak menutup kemunkinan data yang dimiliki ppropv dan Pemkab menjadi incaran oknum cyber yang tidak bertanggun jawab.
Dirinya mencontohkan serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Karena tidak adanya backup data yang mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan.
“Saya imbau agar kita harus menyiapkan backup data. Ketika terjadi serangan pada server, kita ada backup datanya,” ujar Bobby, Senin (08/07/24)
Di Jatim proses backup kata Boby, data selalu dilakukan. Ia menjelaskan, saat menjabat sebagai Kepala BPKAD, dirinya selalu meminta untuk melakukan backup data sebulan sekali.
“Selama di BPKAD, SIPD itu saya minta untuk dibackup di server yang lain,” katanya.
Berkaitan dengan serangan siber, boby mangaku Jatim selalu menjadi langganan. Bahkan tak tanggung-tanggung, serangan selalu dilakukan langsung pada data server Pemprov Jatim.
Data dari Tim Pemprov CSIRT, sebanyak 3.564.737 serangan yang berhasil ditangkal pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 hingga bulan juni ini, terdapat 1.536.550 serangan pada data center yang berhasil ditangkal.
Selanjutnya, perangkat keamanan di data center Jatim telah berhasil menangkal serangan malware sebanyak 18.407 pada tahun 2023 dan sebanyak 9.163 pada tahun 2024.
“Jadi sebetulnya untuk serangan siber di Jatim bukan hal yang baru. Dan kita bisa mengatasi itu semua, karena ada backup datanya,” ucap Bobby.
Selain backup data, hal terpenting lainnya adalah firewall atau sistem keamanan komputer. Menurutnya, virus malware mudah menyerang perangkat komputer yang minim perlindungan.
Sehingga ketika dilakukan upgrade firewall, maka akan meminimalisir kemungkinan sistem berhasil terserang virus.
“Jadi harus diupgrade firewall kita secara berkala. Bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali,” ucapnya.
Terakhir Boby juga meminta kepada seluruh Perangkat Daerah se-Jatim, untuk menjaga kerahasiaan password pada aplikasi pemerintahan. Selain menjaga, perlu juga dilakukan pergantian password secara berkala.
“Passwordnya juga harus secara berkala diganti. Dan saya minta agar dijaga kerahasiaannya. Jangan sampai, karena kita pimpinan, kita dikasih ke staff yang mengakses,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Komjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Pemprov Jatim yang sadar akan pentingnya cyber security.
Menurutnya, selama ini BSSN telah bekerjasama dengan pemprov Jatim dalam memerikan pelatihan teknis dan sertifikasi khususnya berkaitan dengan keamanan siber.
“Kami dari BSSN mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jatim. Dan kami mendukung penuh pogram pelatihan ini,” katanya.
Secara keamanan jaringan, BSSN mencatat sekitar 9 juta anomali trafik yang terjadi di internet terhitung sejak Januari hingga Juli 2024. Tak hanya itu, BSSN juga menemukan sekitar 2 juta aktivitas malware dan lebih dari 100 ribu diantaranya adalah ransonware.
“Rasonware ini yang menyerang PDNS Surabaya. Dan hingga saat ini kita terus berupa untuk memperbaiki dan membackup data yang ada,” katanya.
Berkaitan dengan indeks keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ia menyebutkan Jatim memiliki point yang sangat baik yakni 3,62.
“Jatim indeks keamanan SPBE-nya sangat baik. Ini tentu karena kesadaran keamanan dari pimpinannya. Saya harapkan ini tetap dijaga dan dipertahankan,” pungkasnya. (ari)
