Surabaya, MercuryFM – Penerapan Kurikulum Merdeka diusulkan untuk dikaji ulang oleh pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya dalam penerapan proses belajar mengajar.
“Perlu dikaji agar semua jelas. Pasalnya kurikulum merdeka itu, ada plus dan minusnya,” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim Imam Makhruf, usai melakukan Sidak ke SMAN 3 Taruna Angkasa, kota Madiun, Rabu (03/07/24).
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Nganjuk-Madiun itu mengatakan, Kurikulum Merdeka mengharuskan guru untuk melakukan banyak kegiatan administratif, seperti menyusun modul pembelajaran, melakukan asesmen, dan membuat laporan.
Hal ini dikhawatirkan akan menyita waktu guru yang seharusnya digunakan untuk mengajar dan berinteraksi dengan siswa.
“Guru disibukkan terus untuk laporan-laporan sehingga tatap muka guru dan murid kurang,” tambahnya.
Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim itu juga meminta agar proses belajar mengajar sekolah banyak menerapkan pola konvensional dan mengurangi penggunaan gadget. Dia menilai, banyaknya penggunaan gadget justru akan berdampak negative dan tidak efektif
“Sehingga harus ada kajian mendalam agar Kurikulum Merdeka bisa lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar,” ucapnya.
Anggota DPRD Jatim dua periode itu khawatir, jika hal tersebut dibiarkan, maka kualitas pembelajaran akan semakin menurun karena guru yang sibuk, tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik.
“Wong ditunggui aja belum tentu mengerjakan, apalagi ditinggal. Itu yang perlu diperbaiki dan memperbanyak pembelajaran sistem konvensional,” pungkasnya. (Ari)
