Turunnya angka kemiskinan di Jatim saat ini bukan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi karena faktor bantuan sosial baik yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah.
“Bansos dari pemerintah pusat. Termasuk bantuan dari pemprov. Bantalan sosial yang tinggi bukan karena adanya pertumbuhan ekonomi di mayarakat,” ujarnya, Rabu (27/03/24).
Politisi asal Dapil Blitar ini, menyampaikan seharusnya kemandirian ekonomi masyarakat Jawa Timur juga menjadi faktor. Tidak boleh hanya mengandalkan bantalan bantuan sosial.
“Karena itu pemberian bansos kedepan, harus dilakukan untuk menguatkan potensi ekonomi masyarakat. Bantuan sosial harus memberikan efek kemanfaatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat miskin tidak ketergantungan bantuan sosial,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam Nota Penjelasan Gubernur atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyebut Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem 4,4 persen atau setara 1.812.210 Jiwa pada Tahun 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.989 jiwa pada Maret 2023.
“Bahkan terdapat 9 kabupaten/kota yang kemiskinan ekstremnya 0 persen. Sehingga Jawa Timur menerima penghargaan insentif fiskal,” kata Adhy Karyono.
Bahkan Jatim kata Adhy mendapatkan penghargaan insentif fiskal senilai Rp 6.215 miliar, yang diberikan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Bantun itu kemudian segera digunakan untuk program yang langsung diterima maayarakat miskin melalui padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah, BLT untuk penyandang disbalitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di panti sosial,” sebut Adhy Karyono pada sidang paripurna. (ari)
