Surabaya, MercuryFM – Banyaknya aset aset milik Pemprov Jatim yang tidak produktif dan terkesan adanya pembiaran, menjadi sorotan Komisi C DPRD Jatim dalam gelar rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi C DPRD Jatim, Selasa (16/05/23).
Ini menjadi atensi Komisi C mengingat sejauh ini data aset-aset yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur hanya sekedar inventarisir dan sertifikasi.
“Sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkret terkait aset-aset yang tidak terurus. Kami berharap aset-aset yang tidak terurus pada OPD ini bisa dimanfaatkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga sehingga menambah pendapatan daerah,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim Muhammad Khulaim dalam keterangan setelah menggelar rapat Komisi C.
Kata Khulaim, dari data yang ada keberadan aset tersebut belum termanfaatkan dengan baik. Kesannya aset dibiarkan mangkrak tanpa ada kejelasan keperuntukannya.
“Bahkan sertifikasi terhadap aset aset tersebut juga belum sepenuhnya selesai dilakukan. Ini khan bahaya. Sebab bila dibiarkan aset aset itu bisa hilang. Ini yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Dalam hearing yang berlangsung tadi selain aset pihaknya kata Politisi PAN ini juga menyoroti persoalan keberadaan bus trans Jatim.
Kita lanjutnya meminta Dinas Perhubungan Jatim untuk memperhatikan transportasi umum lainnya yang terdampak oleh adanya bus Trans Jatim. Pasalnya jangan asal membuat trayek bus Trans Jatim, yang berdampak pada turunnya omzet transportasi umum lainnya.
“Jadi Pemprov Jatim wajib menyediakan transportasi yang aman, nyaman dan murah jangan dijadikan senjata yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian pelaku transportasi yang jauh lebih dulu ada,” terangnya.
Selain itu persoalan dana bergulir (Dagulir) yang nganggur di OPD-OPD yang beberapa hari ini ramai dibicarakan, kata politisi asli Sidoarjo ini, juga menjadi pembiacaraan dalam rapat dengan OPD.
Kata Khulaim setiap tahunnya banyak yang tidak terserap. Ia mengaku sering mengingatkan OPD melakukan penyerapan dagulir agar tahun berikutnya bisa ditambah. Ini sangat disayangkan.
“Banyaknya dagulir yang tidak terserap ini adalah bankable (syarat perbankan untuk mendapatkan pinjaman, red). Jadi dagulir ini akan dititipkan kepada Bank Jatim. Tidak ingin adanya risiko baik dari Bank Jatim maupun OPD, sehingga banyak yang enggan memanfaatkan dagulir ini,” jelasnya lagi.
Sementara itu data yang diperoleh terkait program kredit dana bergulir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim sampai dengan bulan Maret 2023, yang terdapat pada Bank Jatim dan UMKM sebesar Rp71.956.588.908,20 (Rp71,95 miliar).
Dana yang masih ada di petani sebesar Rp34.257.808.623,92 (Rp34,25 miliar). Dan dana sisa yang tersedia sebesar Rp37.698.780.284,28 (Rp37,69 miliar).
Program Kredit Dana Bergulir ini terdapat 241 Debitur yang tersebar pada 29 Kabupaten. pencairan dana bergulir sektor pertanian khusus pada pelaku usaha LPG di Kabupaten Pasuruan, Ngawi, dan Lamongan. (ari)
