Surabaya, MercuryFM- BUMD Perbankan dan Jamkrida milik Pemprov Jatim diminta melakukan terobosan perubahan struktur penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi di sektor pertanian, nelayan dan UMKM agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari tumbuhnya tiga sektor ekonomi tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim M. Fawait usai mengikuti hearing dengan biro perekonomian, Bank Jatim, BPR dan Jamkrida Jatim di ruang Komisi C DPRD Jatim, Kamis (11/05/23).
“Pada intinya, saya mendorong keberadaan BUMD Jatim khususnya yang bergerak di bidang perbankan bukan hanya berorientasi PAD tapi juga mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Menurut Gus Fawait sapaan akrab M. Fawait, pihaknya tidak menghalangi Bank Jatim dan BPR Jatim memberikan kredit yang aman, seperti diberikan kepada ASN, pekerjaan proyek maupun perdagangan.
Namun di sisi lain, Gus Fawait juga mengharap kredit BUMD perbankan pada sektor sektor yang berdampak langsung di pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, seperti sektor pertanian, nelayan dan UMKM.
“Mayoritas penduduk miskin itu bermata pencaharian pada sektor pertanian, nelayan dan UMKM sehingga ketiga sektor itu perlu mendapat perhatian lebih dalam hal bantuan permodalan melalui kredit lunak,” harapnya.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini, juga menyoroti program Gubernur Khofifah yang sangat bagus yaitu dana bergulir yang anggarannya tersebar di beberapa OPD, seperti Biro Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Perkebunan dan lainnya.
“Informasi dari Biro Perekonomian masih ada dana ide Dagulir sebesar Rp.127 miliar. Kami harap dana tersebut segera disalurkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang ujungnya mengurangi kemiskinan,” pinta politikus asal Jember.
Gus Fawait mengaku, tidak ingin dana bergilir itu mengendap di perbankan sehingga manfaat yang diharapkan dari program tersebut tidak terealisasi dengan baik.
“Kemiskinan di Jatim akan sulit terurai ketika petani belum mendapatkan akses kemudahan permodalan dan nelayan juga tidak susah mendapat akses permodalan, begitu juga UMKM,” pungkasnya. (ari)
