Surabaya, MercuryFM – Kebijakan work from Home (WFH) ASN dilingkungan Pemprov Jatim yang ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa setiap hari rabu dinilai anggota Komisi A DPRD Jatim, Fredy Purnomo tidak tepat dan perlu dilakukan evaluasi.
Menurut Freddy, kebijakan tersebut tidak efektif dalam menjawab persoalan efisiensi terkait BbM dan energi lainnya imbas kondisi global. Justru dirinya menilai hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Kata Freddy, alasan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan energi lainnya yang dijadikan dasar penerapan WFH dinilai tidak rasional. Ia mempertanyakan sejauh mana dampak nyata penghematan tersebut.
“Tidak rasional, dampak sehari untuk BBM itu berapa memang? Ini tidak efektif dan tidak simpatik,” ujar Freddy, Kamis (26/03/26).
Politisi senior Partai Golkar tersebut menambahkan, kebijakan WFH sejatinya bukan hal baru karena pernah diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Namun, konteks saat ini dinilai berbeda sehingga penerapannya perlu dikaji ulang secara lebih mendalam.
“Lain soal ini dari zaman COVID kemarin. Sekarang situasinya sudah berbeda, jadi tidak bisa disamakan begitu saja,” tegasnya.
Dijelaskan Freddy, pemerintah seharusnya tidak menjadikan WFH sebagai solusi instan. Justru yang lebih pas bagaimana efisiensi benar benar dilaksanakan.
“Seharusnya yang pas efisiensi yang lebih konkret dan terukur, terutama pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang dinilai kurang produktif. Saya rasa ini bisa diterima masyarakat ketimbang WFH,” ucapnya.
Untuk itu pihaknya lanjut Fredy menyarankan agar Gubernur lebih fokus pada efisiensi kegiatan birokrasi, seperti pengurangan anggaran untuk workshop, perjalanan dinas, hingga hibah yang tidak tepat sasaran.
“Justru saya setuju efisiensi birokrasi itu, efisiensi kegiatan seperti workshop, hibah. Ini lebih realistis untuk mengatasi kondisi yang ada,” pungkasnya.(ari)
