Jakarta, MercuryFM – Surat telegram Panglima TNI yang memerintahkan peningkatan status kesiapsiagaan Siaga 1 bagi jajaran TNI beredar luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Surat tersebut merupakan Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun di Jakarta pada 1 Maret 2026.
Dalam telegram itu disebutkan bahwa langkah peningkatan kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi potensi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap situasi keamanan dalam negeri.
Berdasarkan isi telegram, status Siaga 1 diberlakukan mulai 1 Maret 2026 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.
Sejumlah perintah strategis juga diberikan kepada satuan-satuan TNI.
Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diperintahkan menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta melaksanakan patroli di objek vital strategis dan pusat-pusat perekonomian seperti bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, serta fasilitas strategis termasuk kantor PLN.
Sementara itu Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diminta meningkatkan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Di sisi lain, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menugaskan para Atase Pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk melakukan pendataan serta memetakan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) apabila situasi memburuk.
Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta otoritas setempat.
Telegram tersebut juga memerintahkan Kodam Jaya/Jayakarta meningkatkan patroli di kawasan objek vital strategis dan kedutaan besar di Jakarta guna menjaga stabilitas keamanan ibu kota.
Selain itu, satuan intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya di kawasan strategis dan wilayah kedutaan.
Seluruh satuan di lingkungan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan di unit masing-masing.
Dalam telegram itu juga ditegaskan bahwa setiap perkembangan situasi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Beredarnya surat telegram tersebut di media sosial memicu perhatian publik, terutama terkait langkah antisipasi pemerintah terhadap dinamika geopolitik global. (lam)
