Surabaya, MercuryFM – Para tenaga kesehatan (nakes) di Jatim saat ini resah. Pasalnya pemprov Jatim dengan dalih efisiensi anggaran memotong jasa pelayanan (jaspel) dalam setahun separo lebih. Tak hanya itu, juga ada kebijakan menghapus uang lauk pauk sebesar Rp 600 ribu per bulannya.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Sumardi, mebenarkan adanya potongam tersebut. Bahkan pihaknya juga banyak menerima keluhan tersebut di beberapa wilayah di Jatim.
“Ya benar. Saya sering menerima keluhan pemotong itu dari Nakes. Ini khan kasihan mereka. Tugas para nakes ini berat sekali dan harus siap sedia 24 jam. Sehingga sudah selayaknya kesejahteraan mereka tak di potong oleh pemprov,” jelas Sumardi.
Politisi Golkar ini mengatakan pihaknya minta pemprov Jatim untuk mengkaji ulang pemotongan hak-hak nakes tersebut dengan dalih efisiensi anggaran.
“Okelah efisiensi, namun jangan dihantam rata urusan kesejahteraan. Nakes itu kerjanya berat jadi sudah selayaknya menerima hak yang sesuai,” ujarnya..
“Ini demi rasa keadilan bagi mereka. Mereka yng siap 24 Jam kok ada potongan insentifnya. Untung mereka tidak melakukan aksi mogok. Kalau sampai mogok masyarakat yang di rugikan,” lanjutnya.
Pihaknya kata Sumardi, akan mengawal hal ini di komisi. Agar Provinsibtidak melakukan pemotongan insentifnya.
“Kita akan kawal ini. Janganlah hak mereka di potong. Ingat Ingat mereka garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas pria yang juga sekretaria Depidar SOKSI Jatim ini.
Seementara itu beberapa nakes dalm pesan WA yang diterima mercuryfm.id juga membenarkan adanya potongan tersebut. Seperti pengakuan sa usi salah satu nakes di Surabaya, M. Sanusi.
“Sebelum pemotongan tersebut saya menerima jaspel dalam satu tahun sebesar Rp 13 juta. Namun, oleh pemerintah dipotong sampai Rp 8 hingga 9 juta. Jadi jaspel yang saya terima selama satu tahun hanya Rp 4 juta,” ujarnya.
Pria asal Madura ini mengatakan tak hanya itu, pemerintah juga menghapus uang lauk pauk yang diterimanya.
Diakui olehnya meski ada pemotongan, dirinya dan nakes lainnya, dituntut untuk tetap memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan kesehatan.
“Kami tidak mungkinlah mogok kerja karena pekerjaan kami berkaitan urusan kemanusiaan. Tapi setidaknya pemprov melihat tugas kami yang berat yang tentunya ingin mendapat perhatian yang layak” jelasnya.
Senada dengan Sanusi, Lusinawati salah satu nakes lainnya mengatakan kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran berdampak pada kesejahteraan para nakes.
“Harusnya pemprov memilah yang mana yang harus dipotong. Bukan malah kesejahteraan kami yang berjibaku menyelamatkan nyawa manusia juga terkena dampaknya,”jelasnya.
Wanita asal Sidoarjo ini mengatakan hal serupa juga dialami para ASN di Jatim.
“Para ASN dipotong untuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) nya dipotong mulai Rp 500 hingga Rp 1 jt per bulannya. Tergantung golongannya. Jelas miris sekali mengingat sekarang ini kebutuhan hidup bertambah terus,” jelasnya.
Sekedar diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran negara yang besar (total mencapai ratusan triliun rupiah) untuk tahun anggaran 2025 guna mendukung program prioritas, namun kebijakan ini diarahkan untuk tidak memotong belanja pegawai (gaji/tunjangan) dan bantuan sosial.
Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemotongan anggaran Kemenkes tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak menyentuh kesejahteraan nakes. (ari)
