Surabaya, MercuryFM – Keberadaan sekitar 7.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel, membuat perhatian Fraksi PDIP DPRD Jatim.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana, meminta Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keselamatan para pekerja migran asal Jatim.
Menurut Bunda Wara Sapaan akrabnya, situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat ribuan PMI asal Jawa Timur masih bekerja di negara-negara kawasan tersebut.
“Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas. Pemprov Jatim harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, KBRI, serta instansi terkait untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman,” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Bunda Wara menegaskan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif, termasuk pemetaan lokasi para PMI serta skenario evakuasi apabila situasi konflik semakin memburuk.
“Pemprov harus memastikan data PMI asal Jatim yang berada di Timur Tengah benar-benar terupdate. Jika situasi tidak kondusif, langkah-langkah evakuasi harus sudah dipersiapkan sejak dini,” tegasnya.
Bendahara DPD PDIP Jatim ini juga menambahkan, perlindungan terhadap PMI tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis, tetapi juga harus dimulai sejak proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
“PMI adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara. Karena itu negara, termasuk pemerintah daerah, harus hadir memberikan perlindungan maksimal bagi mereka,” pungkas politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Keduri ini.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), terdapat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah, dengan jumlah terbesar berada di Arab Saudi, Turki, dan Qatar.
Meski sebagian besar PMI tidak berada langsung di wilayah konflik, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat terjadi akibat eskalasi geopolitik di kawasan tersebut. (ari)
