Surabaya, MercuryFM – Kehadiran Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) IX pada 31 Mei dan 1 Juni 2021, bisa menjadi simbol dukungan kepada salah satu kandidat pengganti ketua DPW PPP Jatim. Dimungkinkan, saat ini Musyafak Noer tidak bisa maju lagi sebagai ketua dalam Muswil partai berlambang Ka’bah tersebut, mengingat adanya surat dari DPP yang menyatakan ketua di kota/kabupaten dan provinsi tidak bisa menjabat lagi, apabila sudah menjabat dua kali berturut turut.
Kehadiran Khofifah, menurut Pengamat Politik dari Surabaya Survey Centre (SSC), Surokhim Abdussalam, bisa menjadi makna dukungan terhadap salah satu kandidat yang akan maju sebagai ketua, yakni Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.
Apalagi kata Surokhim, sosok Bu Mun sapaan akrab Mundjidah Wahab yang juga putri salah satu pendiri NU, KH. Wahab Chasbullah, adalah Ketua PC Muslimat NU Jombang. Sementara Khofifah sendiri adalah Ketua Umum Muslimat NU.
“Bisa jadi dukungan secara simbolik. Beliau (Khofifah) tentu akan lebih senang kalau kader Muslimat yang jadi. Bagaimanapun beliau masih berkepentingan dengan kontestasi politik 2024,” ujarnya, Senin (31/5/2021).
“Jika banyak kadernya menjadi ketua di parpol, tentu akan memudahkan relasi kuasa politik beliau,” lanjut Surokhim.
Dari arena Muswil sendiri, sejauh ini, nama Ketua DPC PPP Jombang, Mundjidah Wahab terus menguat sebagai calon Ketua DPW PPP Jatim. Ia didukung oleh sejumlah DPC. Bupati Jombang itu dinilai bisa menjadi simbol NU di PPP, sehingga bisa mempersatukan potensi-potensi yang ada di NU untuk kembali ke PPP.
Sementara Musyaffak Noer, Ketua DPW PPP Jatim incumbent posisinya sulit untuk bersaing dengan Mundjidah Wahab. Meski ia masih didukung sejumlah DPC tapi ia terganjal tatib yang membatasi Ketua DPW dijabat dua periode. Sementara diskresi atau pengecualian yang bisa menjadi pintu bagi Musyaffak untuk menjadi calon ketua DPW ketiga kalinya sudah tertutup.
Dari informasi yang didapat, Pimpinan Harian DPP PPP sudah memutuskan tidak memberikan pengecualian kepada Ketua dan Sekretaris DPW PPP se-Indonesia untuk menduduki jabatan yang sama pada Dewan Pimpinan Wilayah untuk lebih dari dua periode.
Ketua Panitia Muswil PPP Jatim, Abdul Rasyid mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan seluruh materi maupun ketentuan Muswil agar berlangsung lancar. Agenda Muswil ada 8 jadwal sidang paripurna acara dan termasuk tertib, Laporan pertanggung jawaban DPW PPP, PO Pemandangan Umum DPC se-Jatim atas LPJ hingga pemilihan Ketua DPW PPP Jatim.
“Paripurna ke-6 agendanya adalah pembahasan tata tertib cara pemilihan formatur sesuai dengan PO Partai yang rujukannya AD/ART ketetapan Muktamar IX,” jelas Rasyid.
Rasyid mengungkapkan, pemilihan Ketua DPW menggunakan sistem Formatur atau Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang bersifat mengikat. AHWA terdiri dari orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah, kemudian mengajukannya kepada seluruh peserta Muswil untuk ditetapkan.
“Ahlul Halli Wal Aqdi terdiri dari 7 unsur. Satu dari DPP, satu dari DPW, lima (orang) DPC. Formatur DPW diwakili Pak Musyafak (Ketua). Kemudian formatur menyusun pengurus harian dan dan majelis dalam waktu 20 hari. Ketua DPW ditetapkan oleh formatur ini,” kata Rasyid yang juga Wakil Ketua DPW PPP Jatim ini. (ari)
