Madiun,MercuryFM – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Jatim diminta untuk lebih meningkatkan fasilitas di pusat rehabilitasi yang menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) ini. Pasalnya dari kunjungan Komisi E DPRD Jatim di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya, Jumat (28/02/20) kemarin, yang dipimpin dua Wakil Ketua Komisi E, Artono dan Hikmah Bafaqih, serta angota Komisi E, dibuat kaget dengan kondisi sejumlah fasilitas UPT yang kurang memadai.
Dalam kedatangan yang ditemuiKepala Dinas Sosial Jatim, Alwi. Serta, Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, M Baban Sobandi, Komisi yang membidani Kesejahteraan Rakyat (Kesra), menemukan banyak yang tidak layak di tempat tersebut.
Misalnya, pada ruang ketrampilan yang terdiri dari pelatihan olahan pangan, batik, menjahit, pertukangan kayu, hingga pertanian. Meskipun, peralatan cukup lengkap, di tiap ruangannya, para peserta latihan kerja harus mengikuti pelatihan di ruangan yang cukup sempit.
Di tempat pelatihan menjahit misalnya, para peserta pelatihan harus berdesakan dengan pelatihan membatik akibat sempitnya ruangan. Alhasil, para Anggota Komisi pun harus bergantian saat melakukan peninjauan.
“Bagaimana mungkin bisa melatih ketrampilan di tempat yang sempit dan panas seperti ini?,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Kodrat Sunyoto usai meninjau salah satu ruang ketrampilan. Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi E lainnya, Suwandy. Selain dari sisi kenyamanan, ia juga menyoroti keamanan bangunan gedung ini.
“Saya melihat tidak safety. Hampir ambruk. Kemudian, fasilitas umum yang kurang layak. Kalau ini digunakan untuk sosial, namun tidak ‘memanusiakan’ buat apa? Seharusnya bisa lebih layak. Kedepan, harus bisa diperbaiki,” ujar Suwandy yang juga Anggota Fraksi NasDem ini.
Kepala Dinas Sosial Jatim, Alwi, ketika dikaonfirmasu tak memungkiri bahwa fasilitas ini kurang memadai. “Kami akan membuat permohonan pengajuan anggaran perbaikan kepada Gubernur dan akan dibahas bersama Dewan. Mudah-mudahan, bisa terpenuhi sehingga 2021 bisa semakin layak,” katanya.
Sekalipun demikian, DPRD Jatim tetap mengapresiasi berbagai produk olahan yang dihasilkan warga binaan. Hal ini juga tak lepas dengan lengkapnya peralatan yang disiapkan, misalnya dengan adanya mesin jahit, peralatan membatik, alat masak, hingga mesin pertukangan kayu.
Bahkan, Kodrat sempat memborong olahan makanan yang dihasilkan oleh binaan. Juga, Anggota Komisi E lainnya, Benjamin Kristianto yang membeli produk ukiran kayu. “Harganya Rp300 ribu,” kata dr Benny dari Frakso Gerindra ini. Sementara itu Wakil Ketua Komisi E, Artono meminta Dinsos harus bisa meyakinkan para peserta binaan untuk menjadi wirausaha. Artono juga mendorong Anggota DPRD Jatim bisa ikut mendukung.
“Kami berharap masing-masing anggota DPRD di dapil masing-masing bisa memberikan dana hibah sebagai modal kerja. Kalau dilihat dari hasilnya, sebenarnya bagus. Kedepan, harus diberikan bantuan permodalan,” kata Artono yang merupakan Anggota Fraksi PKS.
Sementara itu, Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, M Baban Sobandi menerangkan bahwa ada 100 warga binaan di bawah UPT-nya. “Ini dari seluruh Jawa Timur berasal yang merupakan Gepeng dan kelompok rawan sosial ekonomi (miskin). Tujuan pembinaan ini memang untuk bina karya,” katanya. (ari)