MALANG,MercuryFM – Kenaikan tarif BPJS untuk jalur mandiri yang akan berlaku Januari 2020, membuat kekecewaan masyarakat. Kekecewaan itu tampak dengan gelaran reses yang dilakukan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Hikmah Bafaqih.
Dalam Reses yang berlangsung di gedung di Aula MWC NU Kedungkandang, kota Malang, Rabu (27/11/19), anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Malang Raya ini, tampak di cecar pertanyaan yang menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan iuran BPJS itu.
Suharti salah satu warga yang mengikuti acara reses ini sampai menanyakan berapa gaji dorektur BPJS kepada Hikmah.
Sebab lanjut Suharti, dirinya mengaku heran dengan tetangganya yang bekerja di BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa belum lama ini telah membeli rumah beserta kendaraan roda empat.
“Gajinya pegawai BPJS itu berapa sih bu? tetangga saya itu kan pegawai BPJS langsung punya rumah dan mobil, kok sebegitu cepatnya,” tanya dia kepada Hikmah Bafaqih.
Apalagi, lanjut Suharti, akhir-akhir ini masih menjadi perbincangan hangat lantaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai seratus persen. Padahal, tidak semua warga itu bisa mampu membayarnya secara rutin setiap bulannya.
“Jangan kita itu seolah-olah membayar terus-terusan,” katanya sembari merasa geram.
“Kenaikan itu (BPJS Kesehatan, red) apakah sudah di kroscek dengan rumah sakit kalau menghargai obat, alat dan pelayanannya. Apakah bisa dikatakan sebanding dengan apa yang kita bayarkan,” tambahnya.
Lontaran Suharti itupun langsung dijawab Hikmah Bafaqih. Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini mengatakan bahwa pihaknya besaran gaji Direktur BPJS Kesehatan melebihi gaji dari Presiden RI.
“Kita kemarin rasan-rasan, gaji Direktur BPJS itu diatas Presiden. Itu sedang menjadi perbincangan,” ungkap Hikmah.
Kinerja BPJS Kesehatan dinilainya layaknya seorang kasir hanya terima uang tanpa memberikan penjelasann ke masyarakat. Bahkan, BPJS Kesehatan tidak pernah melakukan edukasi langsung ke masyarakat.
“Kayak kasir, mereka tidak mengedukasi masyarakatnya, khususnya peserta BPJS. Anggaran edukasinya tidak ada, gajinya begitu besar,” tambahnya.
Hikmah pun mengungkapkan dari info yang masuk ke dirinya bahwa banyak mark up yang dilakukan oleh petugas BPJS dengan phak Rumaj sakit.
“Banyak mark up, habis jarum 2 dibilang 10, atau infus habis dua dibilang 10. Ironis memang,” ungkapnya.
Lepas dari itu perempuan yang juga wakil ketua Komisi E DPRD Jatim ini meminta moment kenaikan iuran yang banyak dikeluhkan masyatakat ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat peserta BPJS.
Pandangan sebelah mata yang kerap dirasakan oleh peserta BPJS ketika berobat di rumah sakit harus di akhiri. Pelayanan yang nyaman harus ditunjukkan.
BPJS kata mantan ketua Fatayat NU Jatim ini harus berbenah sehingga kenaikan iuran serta kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan BPJS bisa tereliminir.
“Ya buktikanlah!!! Saya berharap BPJS, bisa membuka conter dimasing masing rumah sakit yang menerima preserta BPJS. Disitu nanti mereka bisa memberikan keterangan terhadap masyarakat yang berobat. Sehingga mereka paham dan tidak kebingungan ketika berobat,” pungkasnya. (ari)
