Surabaya, MercuryFM – Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengaku prihatin, di tengah pemerintah gencar melaksanakan program vaksinasi Covid-19 untuk menciptakan kekebalan komunitas (Herd Immunity), ternyata masih ada tenaga pengajar (guru) yang enggan untuk di vaksin.
Ini cukup ironis mengingat sebentar lagi pemerintah akan menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Padahal tenaga guru sangat diharapkan bisa menjadi garda depan sosialisasi dan percontohan vaksinasi Covid-19 pada kelompok masyarakat yang lain.
Dari data yang ada, masih banyak guru di berbagai wilayah di Jatim yang menolak divaksin. Di Jatim masih kisaran 53 persen tenaga guru yang sudah divaksin.
“Kalau progres lambat itu karena stok vaksin terbatas, kami bisa maklumi. Tapi kalau lambat karena ada penolakan itu kami tidak habis pikir. Kalau guru menolak divaksin tanpa alasan yang jelas itu sebaiknya tak usah jadi tenaga pendidik,” ujar Kusnadi ketika bertemu dengan masyarakat di Desa Lebo, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (28/5/2021).
Bahkan pihaknya, kata Kusnadi, mendukung kebijakan sebagian kabupaten/kota di Jatim yang dengan sengaja menunda pencairan tunjangan sertifikasi bagi para guru yang belum divaksin.
“Itu bagus dan kami sangat mendukung. Sebab jika para guru tak mau divaksin dikhawatirkan menjadi penyebar Covid-19 kepada para siswa. Mengingat, Juli mendatang pada tahun ajaran baru di Jatim mulai uji coba sekolah tatap muka,” ungkapnya.
Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah, sebelum mulai pembelajaran tatap muka di sekolah supaya memastikan para guru sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Apalagi kalau daerahnya masih berstatus zona merah.
“Kalau pihak sekolah tak memenuhi persyaratan, wali murid bisa menolak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah untuk tujuan menjaga keluarga tidak tertular Covid-19,” katanya.(ari)
