Sby,MercuryFM – Ingatkan para kepala desa untuk segera memanfaatkan dana desa sebaik mungkin, Pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (25/02/20).
Rapat kerja yang dihadiri langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini juga dihadiri 7.724 kepala desa yang ada di Jatim.
“Digelarnya rapat kerja ini, harapannya ketika mereka mencairkan dana desa di tahap satu ini, mereka bisa menyegerakan menggunakan untuk cash for work. Bagaimana memberikan pekerjaan kepada warga desanya dengan penghasilan secara tunai,” ujar Khofifah di sela acara.
Khofifah menjelaskan, di Jatim ada 7.724 desa, dengan dana desa yang digelontorkan pada 2020 mencapai Rp 7,654.000.000.000. Adapun dana desa yang dicairkan di tahap pertama, adalah 40 persen dari total dana desa yang digelontorkan tersebut.
Kata Khofifah, rapat kerja ini pihaknya juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan, BPKP, dan pihak terkait lainnya, dengan harapan pendampingan secara berkelanjutan, serta bisa dijadikan referensi oleh para kepala desa dari pelaksanaan dana desa ini.
“Kita berharap bahwa cash for work itu akan menjadi bagian yang diprioritaskan oleh para kepala desa dalam menggunakan dana desa ini. Bagaimana sebetulnya percepatan penyaluran untuk memberikan pekerjaan dengan tunai,” ungkapnya.
Khofifah melanjutkan, dari 7.724 desa yang ada di Jatim, masih ada 365 desa yang masuk kategori tertinggal. Bahkan dua desa dari 365 tersebut, masuk kategori sangat tertinggal. Yaitu satu desa di Porong, Sidoarjo, dan satu desa lainnya di Bondowoso.
“Yang di Porong ini karena dampak lumpur Lapindo. Kalau yang di Bondowoso, karena memang daerah ini sulit dijangkau. Maka tadi saya sebut dari sisi keterjangkauan dia harus bersinergi dengan desa sekitarnya. Maka pihak kabupaten harus sering turun supaya koneksitas antar desa dibantu,” jelasnya.
Mantan Mensos ini berharap, pada 2020 pihaknya bisa mewujudkan zero desa tertinggal.
“Pemprov Jatim ingin meningkatkan posisi desa maju dan desa mandiri. Maka dari itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran, agar dana desa bisa digunakan untuk program yang bisa menurunkan kemiskinan di perdesaan,” ungkapnya.
Khofifah melanjutkan, baik secara nasional, maupun secara regional Jawa Timur, kemiskinan desa lebih tinggi dibanding kemiskinan di perkotaan. Bahkan di Jatim, kemiskinan di perdesaan angkanya lebih dari dua kali lipat dibanding angka kemiskinan di perkotaan.
“Kemiskinan di pedesaan kita dari sensus penduduk yang dilakukan BPS, kita Januari kemarin melakukan konsolidasi data ada 14,16 persen kemiskinan perdesaan di Jatim. Sementara kemiskinan di perkotaan 6,77 persen,” lanjutnya.
Khofifah berharap, ketimpangan antara kota dan desa yang kemudian berdampak pada kemiskinan yang masih cukup tinggi di Jatim bisa menjadi referensi bagi para kepala desa.
“Artinya, mereka harus menjadikan referensi agar menggunakan dana desa tahap pertama ini lebih tepat sasaran, untuk mengentaskan kemiskinan tersebut,” pungkasnya. (ari)
